JAKARTA – Perum Bulog mengungkapkan rencana impor beras untuk menambah cadangan mereka.
Rencana impor disampaikan Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) dalam rapat dengar dengan Komisi IV DPR serta Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo, Rabu (24/11/2022).
Menurut Arief Bulog perlu meningkatkan stok sampai 1,2 juta ton hingga akhir tahun 2022. Per 22 November 2022, Bulog tercatat memiliki stok sebanyak 594.856 ton beras, berupa medium (CBP) dan premium (komersial).
Jika tidak menambah pasokan maka stok Bulog bisa menipis hingga 342.801 ton. Padahal, ada risiko harga naik dan kejadian luar biasa seperti gempa yang bisa memakan cadangan beras.
Sementara itu pada kesempatan lain, Direktur Utama Perusahaan Umum Bulog Budi Waseso mengatakan perusahaan pelat merah tersebut hanya menjalankan penugasan impor beras.
“Ini sudah ada keputusan Rakortas. Keputusan Rakortas itu semua menteri yang terkait sudah memberikan keputusan. Bulog hanya melaksanakan dari perintah, penugasan,” kata Budi Waseso di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, (23/11/2022).
Bulog ditugaskan untuk mengimpor beras oleh negara guna mengamankan stok yang saat ini diklaim tinggal 594 ribu ton. Budi Waseso atau dikenal dengan sebutan Buwas menuturkan, dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas), Bulog diminta mengamankan stok untuk program operasi pasar yang bertujuan menstabilkan harga beras.
Cadangan beras itu pun untuk kebutuhan kejadian luar biasa, seperti bantuan sosial dan penanganan bencana. Adapun dalam rapat, Bulog diminta menyerap stok beras dalam negeri sebear 500 ribu ton dari Kementerian Pertanian dan 500 ribu ton dari pengadaan luar negeri atau impor.
Namun, kata dia, pengadaan beras dari dalam negeri tidak bisa dilakukan karena produksi beras yang ada yak mencukupi. Karena itu, Bulog baru mengamankan 500 ribu ton beras komersil dari luar negeri yang sewaktu-waktu bisa diimpor ke Indonesia.
Sebagai informasi, Pemerintah Republik Indonesia menerima penghargaan dari Institut Penelitian Padi Internasional (IRRI), yang diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal IRRI Jean Balie kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Minggu (14/08/2022), di Istana Negara, Jakarta.
Penghargaan ini karena Indonesia telah memiliki sistem ketahanan pangan yang baik dan berhasil swasembada beras pada periode 2019-2021.
Penghargaan yang bertajuk “Acknowledgment for Achieving Agri-food System Resiliency and Rice Self-Sufficiency during 2019-2021 through the Application of Rice Innovation Technology” atau “Penghargaan Sistem Pertanian-Pangan Tangguh dan Swasembada Beras Tahun 2019-2021 melalui Penggunaan Teknologi Inovasi Padi”.
“Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, utamanya kepada pelaku riil yang bekerja di sawah, para petani Indonesia, atas kerja kerasnya tentu saja, para bupati, para gubernur, Kementerian Pertanian yang semuanya bekerja sama dengan riset-riset dari universitas-universitas, perguruan tinggi yang kita miliki. Ini adalah kerja yang terintegrasi, kerja bersama-sama, kerja gotong-royong, bukan hanya milik kementerian saja,” ujar Presiden Jokowi usai menerima penghargaan, dikutip dari laman setkab.
Presiden mengungkapkan, sejak tahun 2015 pemerintah telah giat membangun infrastruktur di bidang pertanian, seperti bendungan, embung, dan jaringan irigasi.
“Seingat saya, sampai hari ini telah diresmikan 29 bendungan besar dan tahun ini akan selesai lagi totalnya 38 bendungan. Dan sampai tahun 2024 akan kita selesaikan kurang lebih 61 bendungan plus embung 4.500 embung, dan 1,1 juta jaringan irigasi yang telah kita bangun selama 7 tahun ini,” ujar Presiden.
Peningkatan infrastruktur pertanian diiringi dengan pemanfaatan varietas-varietas unggul padi serta program intensifikasi dan ekstensifikasi memacu peningkatan produksi pertanian beras di tanah air sehingga Indonesia berhasil berswasembada.
Pada tahun 2019 produksi beras di tanah air sebesar 31,3 juta ton, jumlah yang sama dengan produksi di tahun 2020 dan 2021. Adapun stok beras yang dimiliki Indonesia hingga akhir bulan April 2022, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), mencapai 10,2 juta ton.
“Inilah yang menyebabkan kenapa pada hari ini diberikan kepada kita sebuah sertifikat bahwa Indonesia dinilai memiliki sistem ketahanan pangan yang baik dan sudah swasembada pangan,” pungkas Presiden. [ip]
Comment