Diskusi Akhir Tahun KAHMI Sulsel, Ni’matullah: Jika Pilkada Diubah, Sistem Pileg Juga Harus Dirombak

Keterangan Foto: Diskusi Akhir Tahun KAHMI Sulsel, Ni’matullah: Jika Pilkada Diubah, Sistem Pileg Juga Harus Dirombak

Dailymakassar.id – Makassar. Polemik atas wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD terus terjadi. Apalagi wacana tersebut bergulir tidak lama setelah Pilkada Serentak selesai dilaksanakan baru-baru ini.

Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Sulawesi Selatan (Sulsel) menegaskan, jika Pilkada tidak lagi dilakukan secara langsung, maka sistem pemilihan legislatif (Pileg) juga harus segera dievaluasi.

Koordinator Presidium KAHMI Sulsel, Ni’matullah, menyampaikan hal ini dalam dialog akhir tahun bertema Dinamika Pilkada Tidak Langsung: Efisiensi atau Kepentingan Politik di Makassar, Sabtu (28/12).

Menurutnya, kualitas Pilkada lewat DPRD sangat bergantung pada kompetensi anggota dewan yang akan memilih kepala daerah.

“Jika sistem Pileg tetap terbuka seperti sekarang, sulit melahirkan pemimpin yang benar-benar kapabel, karena dipilih oleh orang-orang yang juga tidak kapabel. Maka, jika Pilkada diubah, sistem Pileg juga harus dirombak,” ujar Ni’matullah, yang akrab disapa Ullah.

Ullah berpendapat, akan sulit menghasilkan kepala daerah berkualitas jika sistem perekrutan hingga penentuan anggota dewan di DPRD tidak dievaluasi.

Sebagai solusi, Ketua Partai Demokrat Sulsel itu mengusulkan penerapan sistem proporsional tertutup dalam Pileg, yang memungkinkan partai politik menunjuk kader terbaiknya untuk duduk di parlemen.

“Berikan otonomi kepada partai untuk dia menunjuk siapa yang mewakili partainya duduk di DPRD. Harus relevan seperti itu. Jangan kita membuat kebijakan yang parsial. Jika ini diterapkan, Pilkada via DPRD bisa menjadi lebih akuntabel,” kata Ullah.

Ullah juga menilai perlunya revisi undang-undang partai politik guna mengatasi fenomena “politisi tawaf,” yaitu politisi yang kerap berpindah-pindah partai demi kepentingan pribadi.

“Sudah saatnya kita mengembangkan partai kader, bukan yang isinya politisi tawaf seperti yang terjadi selama ini,” tegasnya.

Comment