INTERNASIONAL, dailymakassar.id – Pertarungan ekonomi politik dan bisnis di ranah digital semakin sengit. Baru-baru ini, regulator China memberlakukan kebijakan baru yang mengawasi secara ketat peredaran aplikasi mobile. Pada prinsipnya aturan tersebut memuat kebijakan bahwa semua aplikasi wajib menyerahkan dokumen bisnis mereka secara detail ke pemerintah.
Apabila tidak mematuhi aturan ini maka aplikasi tersebut akan diblokir dari app store di HP seperti Xiaomi, Oppo, Vivo, dkk. Bahkan, aplikasi yang selama ini sudah diizinkan beroperasi bisa dicabut izinnya jika tak menyerahkan dokumen yang diminta.
Dikutip dari Reuters, Rabu (27/9/2023), pemerintahan Xi Jinping mengumumkan sudah ada 26 aplikasi yang menyerahkan dokumen.
Antara lain adalah aplikasi yang dioperasikan oleh Tencent, Huawei, Ant Group, Baidu, Xiaomi, dan Samsung.
Apple App Store hingga kini tak masuk daftar yang sudah menyerahkan dokumennya ke pemerintah China. Reuters mengatakan Apple belum buka suara soal hal ini.
Aturan ini sudah digodok sejak Juni lalu. Beijing ingin menyaring aplikasi mobile yang beredar dan bisa diakses oleh warga China.
Aturan ini berdampak pada industri pengembang aplikasi di Negeri Tirai Bambu. Pasalnya, merilis aplikasi baru akan sangat sulit. Selain itu, aplikasi yang sudah rilis juga bisa diblokir jika tak sesuai standar pemerintah.
“Toko aplikasi Android sudah mengonfirmasi bahwa aplikasi baru harus memasukkan dokumen untuk dilihat pemerintah. Aplikasi yang sudah ada juga harus memasukkan dokumen,” kata Rich Bishop, CEO firma pengembang aplikasi AppInChina.
“Aturan ini mengharuskan aplikasi global yang ingin beroperasi di China untuk membentuk entitas lokal atau bekerja sama dengan mitra lokal,” ia menambahkan.
Sejak aturan ini diteken, toko aplikasi Android yang dioperasikan Tencent, Huawei, Xiaomi, Oppo, dan Vivo telah menebar pemberitahuan ke para pengembang aplikasi. Jika pengembang tak menyertakan dokumen yang diminta, maka aplikasi mereka akan diblokir dari toko aplikasi. (aan)
Comment