by

Data Pribadi Presiden Jokowi Bocor ke Publik, Desakan Pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi Mengemuka

Presiden Jokowi (setpres)

Dailymakassar.id – Jakarta. Data pribadi Presiden Joko Widodo, salah satunya sertifikat vaksinasi COVID-19, beredar luas di media sosial. Berbagai pihak pun mendorong pemerintah dan DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi.

Juru Bicara Presiden RI Fadjroel Rachman menyatakan keprihatinannya atas insiden kebocoran data pribadi Presiden Joko Widodo ke publik.

“Menyayangkan kejadian beredarnya data pribadi tersebut,” ungkap Fadjroel, di Jakarta, Jumat (3/9).

Ia pun berharap ke depannya, pihak-pihak terkait bisa segera menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga data-data masyarakat lainnya pun bisa terlindungi dengan baik.

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dalam siaran pers, Jumat (3/9) menjelaskan pihak-pihak tertentu yang mengakses sertifikat vaksinasi COVID-19 Jokowi menggunakan fitur pemeriksaan sertifikat vaksinasi COVID-19 yang tersedia pada sistem PeduliLindungi.

Dijelaskan, pemeriksaan sertifikat vaksinasi COVID-19 di sistem PeduliLindungi sebelumnya mensyaratkan pengguna menyertakan nomor telepon genggam. Namun kini hanya menggunakan lima parameter, yakni nama, Nomor Identitas Kependudukan (NIK), tanggal lahir, tanggal vaksin, dan jenis vaksin untuk mempermudah masyarakat mengaksesnya setelah menimbang banyak masukan dari masyarakat.

Ditegaskan bahwa informasi data pribadi Presiden, yakni NIK dan tanggal vaksinasi COVID-19 yang digunakan untuk mengakses sertifikat vaksin tersebut tidak berasal dari sistem PeduliLindungi.

“Informasi NIK Bapak Presiden Joko Widodo telah terlebih dahulu tersedia pada situs Komisi Pemilihan Umum. Informasi tanggal vaksinasi Bapak Presiden Joko Widodo dapat ditemukan dalam pemberitaan media massa,” katanya.

BACA JUGA  Polri Ungkap 1,370 Ton Ganja Jaringan Aceh-Medan-Jakarta

Berkaca pada peristiwa ini, Kemenkes, BSSN dan Kominfo akan melakukan tata Kelola perlindungan data dan keamanan sistem PeduliLindungi sesuai dengan tugas dan fungsi yang dipegang. Tugas itu di antaranya: Kementerian Kesehatan, sebagai wali data bertanggung jawab agar pemanfaatan data pada sistem Pedulilindungi yang terintegrasi dengan Pusat Data Nasional (PDN), sesuai peraturan perundangan.

Kemudian, BSSN sebagai Lembaga yang berwenang untuk melaksanakan kebijakan teknis keamanan siber bertanggungjawab untuk melakukan pemulihan, dan manajemen risiko keamanan siber sistem elektronik sesuai amanat PP PSTE dan Pepres No. 28 Tahun 2021 tentang BSSN.

Kementerian Kominfo selaku regulator, penyedia infrastruktur PDN, serta pemberi sanksi terhadap pelanggaran prinsip pelindungan data pribadi akan melakukan langkah strategis pemutakhiran tata kelola data sistem Pedulilindungi. Hal tersebut dengan sesuai PP PSTE, PM Kominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, serta Pepres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

“Untuk meningkatkan keamanan sistem Pedulilindungi, pemerintah melalui Kementerian Kominfo, telah melakukan migrasi sistem PeduliLindungi ke Pusat Data Nasional (PDN) pada 28 Agustus 2021 pukul 14.00 WIB. Migrasi tersebut meliputi migrasi sistem, layanan aplikasi, dan juga database aplikasi Pedulilindungi. Migrasi turut dilakukan terhadap Sistem Aplikasi SiLacak dan Sistem Aplikasi PCare,” papar siaran pers.

Pemerintah pun, tetap mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh informasi yang tidak tepat terkait sistem PeduliLindungi. (Ip)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *