IKN Nusantara Bakal Dipromosikan Mantan PM Inggris Tony Blair ke Dunia Internasional

Dalam foto yang dirilis oleh Istana Kepresidenan RI pada 28 Februari 2020 ini, Presiden Indonesia Joko Widodo dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair (kiri) berdiskusi dalam pertemuan mereka di Istana Kepresidenan di Jakarta. [Handout/Istana Kepresidenan RI/AFP
Dailymakassar.id – INTERNASIONAL. Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, yang ditunjuk sebagai penasihat proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara, mengatakan Rabu (1/6) bahwa dia siap mempromosikan pusat administrasi baru Indonesia itu kepada investor internasional.

Presiden Joko “Jokowi” Widodo memiliki reputasi yang baik di dunia internasional dan pembangunan ibu kota baru merupakan langkah strategis bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia dan juga Asia, ujar Blair dalam pernyataan tertulis yang dirilis otorita ibu kota negara baru Nusantara, atau lebih dikenal dengan sebutan IKN.

”Kalangan internasional ingin berpartisipasi dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan industri di IKN nanti. Dengan strategi komunikasi yang baik, program ini akan menjadi program yang menarik bagi investor,” ujar Blair dalam pernyataan saat bertemu dengan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono di Jakarta.

Tony Blair adalah salah satu dari tiga tokoh yang ditunjuk Jokowi pada tahun 2020 sebagai Dewan Pengarah pembangunan IKN. Dua orang lainnya adalah Putra Mahkota Abu Dhabi Mohammed bin Zayed (MbZ) dan CEO perusahaan raksasa Jepang SoftBank Group, Masayoshi Son.

Awal Maret tahun ini, SoftBank Group, yang sempat disebut oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bakal berinvestasi di IKN senilai US$ 100 miliar (sekitar Rp1.400 triliun rupiah)– jumlah yang tidak pernah dikonfirmasi oleh perusahaan raksasa Jepang itu, mengundurkan diri dari mega proyek ini.

Mundurnya SoftBank Groupdari jajaran investor cukup membuat pemerintah “kalang kabut” dalam menutup pembiayaan proyek bernilai Rp 466 triliun, dimana sekitar 20 persen pendanaannya dicanangkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Namun demikian Kepala Otorita Bambang Susantono Bambang tampaknya tetap optimis dan mengatakan bahwa pengerjaan konstruksi IKN akan sudah dimulai pada semester kedua tahun ini.

”Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan IKN tetap mengedepankan prinsip ESG (environmental, social, and governance – lingkungan, sosial dan tata kelola) sebagai kota global yang pintar, lestari, inklusif, dan memiliki ketahanan,” ujar Bambang dalam keterangan tertulis.

Dia menjelaskan pertemuan dengan Blair di antaranya membahas langkah-langkah strategis untuk persiapan dan pelaksanaan pembangunan IKN, terutama terkait investasi asing. 

”Kami mengundang Beliau (Blair) untuk melakukan kunjungan kerja lapangan ke IKN pada September mendatang,” ujar Bambang.

Ketergantungan pada investor, terlalu dilebih-lebihkan?

Mundurnya Softbank memacu pemerintah Indonesia untuk melobi Arab Saudi dan Uni Emirat Arab yang telah memberikan lampu hijau untuk berpartisipasi dalam investasi IKN.

Dalam kunjungannya ke Riyadh awal Maret lalu Luhut Pandjaitan mengaku telah mengantongi komitmen dari Putera Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman untuk berkontribusi pada pembangunan Nusantara.

Mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago mengatakan bahwa soal ketergantungan pada investor ini terlalu dilebih-lebihkan.

Jika melihat kebutuhan anggaran dan tahapan pembangunan, kata dia, soal investor bukan kebutuhan urgen di mana tahap awal pembangunan IKN adalah pembangunan kawasan inti, sedangkan kawasan inti adalah kawasan yang dibiayai dengan APBN.

“Fungsi ekonomi kawasan inti sekaligus memberi harapan kepada pihak swasta untuk membangun kawasan pengembangan dan kawasan pendukung,” kata Andrinof kepada BenarNews, Rabu. 

APBN siap menopang

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut bahwa anggaran untuk pembangunan IKN dalam pagu indikatif APBN 2023 adalah antara Rp 27 triliun dan Rp 30 triliun.

Pemerintah mencanangkan APBN tahun anggaran 2023 senilai Rp367,7 triliun – Rp417,7 triliun untuk pembangunan infrastruktur termasuk untuk pembangunan IKN yang dimulai pada tahun ini, khususnya untuk pembangunan pada Kawasan Inti Pusat Pemerintah Tahap Pertama..

“Infrastruktur yang difokuskan bisa diselesaikan periode pemerintahan ini, yang bisa selesai 2023 atau semester pertama 2024,” kata Sri Mulyani dikutip dari akun Youtube Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa (31/5).

Sri Mulyani menambahkan bahwa kebijakan tersebut diambil untuk bisa menunjukkan akuntabilitas pemerintahan dalam mengakselerasi dan membangun infrastruktur baik itu mulai penyediaan air minum, pengolahan limbah, energi, pangan dan konektivitas serta infrastruktur jalan dan lainnya.

Pasalnya, kata Menteri Keuangan, selama periode pemulihan ekonomi pada 2021-2022, sektor infrastruktur menjadi salah satu pendorong bangkitnya perekonomian nasional.

Untuk itu, tambahnya, pemerintah mematok anggaran yang sedikit lebih besar pada 2023 jika dibandingkan dengan APBN pada 2022 sebesar Rp365,8 triliun.

“IKN terlalu ambisius, tak akomodasi warga lokal”

Dinamisator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kalimantan Timur, Pradarma Rupang, sejak awal mengkritik pembangunan ibu kota baru yang berbasis kota cerdas (smart city) ini seraya mengatakan bahwa selain terlalu ambisius juga tidak mengakomodasi masyarakat lokal.

Rupang mengklaim pemerintah hanya menduplikasi konsep kota negara-negara maju tanpa mempertimbangkan konteks sejarah, kearifan lokal dan adat istiadat di mana kota tersebut dibangun. 

“Pembangunan smart city ini hanya ide ambisius tapi tidak menyentuh kebutuhan masyarakat asli Kalimantan Timur,” kata Rupang kepada BenarNews, Rabu, di Samarinda, Kalimantan Timur.

Rupang menambahkan bahwa seharusnya pemerintah lebih memfokuskan pada pemberdayaan sumber daya manusia masyarakat lokal ketimbang membangun kota yang “hanya akan menggusur eksistensi warga asli.”

“Pembangunan ini akan mendatangkan orang-orang dari luar Kalimantan Timur yang mungkin kebanyakan dari pulau Jawa. Masyarakat lokal mana bisa bersaing dengan mereka,” kata Rupang.

Alasan dia adalah bahwa 80% sumber daya manusia unggul ada di Jawa sehingga jika nanti ibu kota baru tersebut dibangun maka akan ada eksodus manusia ke Kalimantan Timur dan ini akan mengambil alih peran masyarakat di daerah tersebut.

“Sejak awal sudah terjadi disparitas fasilitas pendidikan antara Jawa dan Kalimantan. Bagaimana mungkin pemuda-pemudi di Sepaku bersaing dengan para pendatang ke IKN ini yang lulusan perguruan tinggi terbaik,” kata dia, menambahkan masyarakat lokal nanti hanya menempati posisi-posisi rendah dalam persaingan kerja.

Rupang meyakini bahwa pembangunan IKN yang berkonsep kota cerdas ini tidak akan bisa menjawab minimnya pendidikan di kawasan ibu kota baru tersebut, yang meliputi 53 kampung. 

“Kalau cuma bereplikasi saja tapi tidak melibatkan warga, pemerintah mengulangi kesalahan yang sama, yaitu seperti mengadopsi teknologi canggih tapi tidak menyentuh apa yang jadi kebutuhan prioritas masyarakat,” pungkasnya. [Konten Media Partner: benernews.org]

Comment