JAKARTA — Polemik sekitar tudingan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto yang menyebut Presiden Jokowi akan memakai penegak hukum untuk mengintimidasi terus bergulir.
Kali ini Hasto membeberkan alasannya mengungkit kembali pidato Presiden Jokowi empat setengah tahun silam yang jelas mengisyaratkan bila pidato kepala negara itu menunjukkan keinginan Jokowi menggunakan penegak hukum untuk kekuasaan.
“Karena hukum (hari ini) banyak disalahgunakan terhadap yang kritis. Apa itu bukan intimidasi?” kata Hasto ditemui di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta pada Minggu, (18/8 2024).
Menurut Hasto, pernyataan Jokowi itu berbahaya bagi demokrasi sehingga tidak bijak disampaikan oleh seorang presiden. Sekalipun pidato itu disampaikan pada November 2019 lalu. “Mau di konteks apa pun itu pidato yang tidak bijak, ya, mau di 2019 tetap tidak bijak,” ujarnya.
Hasto sebelumnya memutar rekaman suara Jokowi yang dinilainya menggunakan penegak hukum untuk intimidasi pada Sabtu, 17 Agustus kemarin. Rekaman tersebut berbunyi, “Kalau masih ada yang main-main, …. Lewat cara saya. Bisa lewat KPK, bisa. Bisa lewat Polri, bisa lewat Kejaksaan. Akan saya bisikkan saja, ‘Di sana ada yang main-main’. Cuma masa saya mau intip sendiri kan enggak mungkin.”
Pernyataan itu diketahui disampaikan Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat pada 13 November 2019.
Tudingan Hasto itu telah dibantah pihak Istana. Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana mengatakan tudingan yang disampaikan Hasto tidak benar.
