MAKASSAR — Pergerakan Mahasiswa IsIam Indonesia (PMII) Makassar menegaskan bahwa 10 Tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo dinilai wajar mendapatkan Rapor Merah di akhir Kepemimpinannya yang akan lengser pada 20 Oktober 2024 mendatang.
Ma’ruf Pangewa, Ketua Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Makassar menyatakan bahwa Presiden Jokowi yang sebelumnya dikenal sebagai Pemimpin yang Merakyat, dengan gayanya yang terkesan sederhana ternyata mengecewakan. Rakyat Indonesia yang telah menaruh Harapan kepada Joko Widodo agar Presiden Jokowi dapat menjadi Pemimpin yang akan memperjuangkan Hak Rakyat Indonesia dan tak jauh dari rakyat, kini telah pupus karena tak sesuai harapan. Ma’ruf pun mengungkapkan bahwa Kepemimpinan Jokowi telah gagal di beberapa hal, itu menjadi pegangan bahwa Jokowi wajar mendapatkan Rapor Merah dalam Kepemimpinannya selama 10 Tahun.
“Tak bisa dipungkiri bahwa Sejak awal Kepemimpinan Jokowi hingga saat ini, Presiden Jokowi telah berprestasi dalam hal pembangunan infrastruktur. Sejak 2014-2023, terdapat pembangunan jalan tol yang panjangnya hingga 1.713,83 km. Namun, Pembangunan Jalan Tol bukan satu-satunya tolak ukur keberhasilan Masa Pemerintahan karena di berbagai sektor, Jokowi dianggap gagal dalam melahirkan kebijakan dan menjalankan kepemimpinannya,” ujarnya.
Ma’ruf juga menyampaikan bahwa Nawacita yang digagas oleh Jokowi dalam sembilan janjinya itu, hanya menjadi utopia semata dalam memimpin Indonesia selama Dua Periode. Berbagai Lembaga dan Media Nasional yang terpercaya telah Mempublikasikan berbagai Data yang dianggap gagal dalam Pemerintahan Jokowi.
“Menyelesaikan Persoalan Angka Kemiskinan di Indonesia seharusnya menjadi titik Fokus Pemerintahan Jokowi. Namun, Sesuai Data Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Badan Pusat Statistik (BPS), Realisasi Angka Kemiskinan di Indonesia dalam setiap Tahunnya selama Kepemimpinan Jokowi, tidak pernah tercapai dan tidak memenuhi Target. Pernyataan ini diperkuat oleh salah seorang Ekonom dari Bright Institue, Awali Rizky yang menilai bahwa Jokowi gagal menurunkan tingkat kemiskinan sesuai target yang dibuat dalam RPJMN,” pungkasnya.
Pemerintah dianggap tidak Peka atas Tuntutan dan Keresahan Masyarakat. Indonesia Emas yang selama ini di gembor-gemborkan kini menjadi sebuah kecemasan, Kekhawatiran ini muncul karena Pelemahan atau Penurunan Demokrasi Indonesia dari tahun ke tahun. Indonesia mengalami Penurunan untuk Indikator Kebebasan Sipil. Berdasarkan Rilis terbaru Economist Intelligence Unit (EIU) yang menggambarkan Indeks Demokrasi 2023, menempatkan Indonesia pada peringkat 56 dari 167 negara dengan skor 6,53. Skor dan peringat itu turun dibanding torehan tahun lalu yang menempatkan Indonesia di posisi 54 dengan skor 6,71. EIU masih mengelompokkan Indonesia sebagai Negara Flawed Democracy alias Demokrasi Cacat. Sedangkan Freedom House menyebut Indeks Demokrasi Indonesia turun dari 62 pon ke 53 poin pada 2019-2023.
“Persekusi, Kriminalisasi dan Represifitas Aparat ialah Kemunduran Demokrasi yang mewarnai Bangsa kita selama ini. Merepresi Publik melalui berbagai undang-undang, Seperti UU Cipta Kerja dan KUHP serta Mengkerdilkan Kredibilitas Penegak Hukum dan Lembaga Negara ialah Dosa Presiden Jokowi. Bahkan Pembungkaman melalui Kekerasan Represifitas Aparat dan Pembubaran Aksi secara Paksa sering kami alami di Kota Makassar dan dibeberapa wilayah pun sering terjadi hal demikian,” imbuhnya.
Ma’ruf menegaskan bahwa catatan Kegagalan Jokowi dalam memimpin Indonesia termasuk terkait Agraria, Politik Dinasti, Reformasi Hukum, Pemberantasan Korupsi, Perlindungan Data Pribadi serta Pendidikan yang sementara di susun akan segera dirampungkan. Karena itu ialah hasil dari Kinerja yang tak sesuai janji dan Kebijakan yang merugikan Rakyat Indonesia selama 10 tahun Kepemimpinan Presiden Jokowi.
“Kegagalan Jokowi yang menjadi Nawa Dosa Jokowi ini menjadi catatan kelam atas Kepemimpinannya selama 10 Tahun dan tak akan terlupakan. Namun, catatan kelam ini bisa menjadi pegangan untuk Presiden selanjutnya dalam Pemerintahan yang akan datang. Akan segera kami rampungkan dan merilis catatan tersebut, serta akan kami suarakan agar catatan kelam tersebut dipertanggungjawabkan oleh Presiden Jokowi serta menjadi atensi untuk Pemerintahan Presiden Terpilih, Bapak Prabowo Subianto “. (tbr)
Comment