TULISAN ini lahir dari menyikapi artikel yang tayang di salah satu media online terkemuka di Sulawesi Selatan bertajuk “Korupsi Budaya Nusantara” tanggal 17 September 2026.
Judul tersebut bukan hanya keliru secara akademis, tetapi juga mencederai sisi moral. Ini adalah bentuk gaslighting kolektif yang mencoba melegitimasi kejahatan dengan membungkusnya dalam baju tradisi.
Mari kita bedah mengapa klaim ini keliru, baik dari sisi teori maupun fakta sejarah.
Mencampuradukkan antara Penyakit dengan Tubuh
Menyebut korupsi sebagai budaya Nusantara sama halnya dengan menyebut kanker sebagai bagian dari biologi manusia. Kanker memang tumbuh di tubuh manusia, tapi ia adalah penyakit, bukan fungsi alami yang sehat.
Dalam antropologi, budaya adalah sistem nilai yang bertujuan menjaga harmoni sosial (social order). Sebaliknya, korupsi adalah penyimpangan sosial (social deviance) yang merusak tatanan tersebut.
Jika korupsi adalah budaya, maka ia harus diterima, dilestarikan, dan diajarkan ke anak cucu. Apakah kita mau mengajarkan anak kita bahwa mencuri uang rakyat itu tradisi? Tentu tidak!
Korupsi adalah virus yang menginfeksi tubuh budaya, bukan DNA dari budaya itu sendiri.
Bukti Historis: Nenek Moyang Kita Justru Anti-Korupsi
Klaim bahwa korupsi adalah warisan Nusantara mencederai kecerdasan leluhur kita. Faktanya, hampir semua kearifan lokal di kepulauan ini memiliki mekanisme keras untuk menolak perilaku koruptif.
Saya ambil contoh misalnya filosofi Siri’ (Bugis-Makassar). Intinya adalah harga diri dan rasa malu. Seorang pemimpin yang ketahuan curang akan kehilangan siri’-nya, yang berarti ia mati secara sosial sebelum mati secara fisik.
Ada pula konsep kearifan lokal berkaitan tentang amanah dalam Islam dan Jawa. Pemimpin adalah pelayan, bukan pemilik. Mengkhianati amanah adalah dosa besar dan aib terbesar.
Di berbagai daerah, pencurian atau penggelapan harta komunitas dikenai sanksi berat, mulai dari denda adat hingga pengucilan.
Jika nenek moyang kita begitu ketat soal kejujuran, dari mana datangnya ide bahwa korupsi adalah budaya mereka?
Korupsi modern di Indonesia lebih banyak merupakan warisan mentalitas feodal-kolonial dan patrimonialisme birokrasi, di mana pejabat menganggap negara sebagai milik pribadi. Ini adalah distorsi kekuasaan, bukan kelanjutan nilai luhur.
Bahaya Terminologi: Alibi bagi Para Koruptor
Mengapa istilah “Korupsi Budaya Nusantara” sangat berbahaya? Karena ia berfungsi sebagai tameng pembenaran.
Ketika seorang pejabat tertangkap tangan menerima suap, ia bisa berlindung di balik narasi ini: “Ah, ini kan sudah budaya kita, saling membantu!”
Dengan melabeli korupsi sebagai budaya, kita secara tidak sadar membuat masyarakat kebal dan pasrah. Koruptor tidak lagi merasa bersalah karena merasa hanya mengikuti arus budaya.
Termasuk juga, jika masalahnya dianggap budaya (yang sulit diubah), maka upaya perbaikan sistem hukum dan birokrasi dianggap sia-sia.
Istilah yang Tepat: Patrimonialisme, Bukan Budaya
Alih-alih menggunakan istilah yang membingungkan seperti Korupsi Budaya Nusantara, kita harus berani menyebut masalah ini dengan nama aslinya: Patrimonialisme Birokrasi dan Klienelisme Politik.
Patrimonialisme: Pola pikir penguasa yang menganggap harta negara sebagai harta pribadi/keluarga.
Klienelisme: Transaksi politik berbasis loyalitas pribadi, bukan kompetensi, yang sering berujung pada suap-menyuap.
Ini adalah struktur kekuasaan yang rusak, bukan identitas bangsa. Masalahnya ada pada sistem, bukan pada jiwa bangsa.
Jangan Biarkan Korupsi Mencuri Identitas Kita
Menyebut korupsi sebagai “Korupsi Budaya Nusantara” adalah tindakan penyerahan diri. Itu adalah pengakuan kalah bahwa kita tidak mampu membedakan antara nilai luhur leluhur dan penyakit sosial modern.
Korupsi bukanlah cermin wajah Nusantara. Korupsi adalah noda yang menutupi kilau asli Nusantara.
Tugas kita bukan menerima noda itu sebagai bagian dari wajah, tetapi membersihkannya dengan tegaknya hukum, transparansi sistem, dan yang paling penting, kembali menghidupkan nilai-nilai asli leluhur kita bahwa: Malu berbuat curang, Jujur dalam amanah, dan Berani menolak ketidakadilan.
Berhentilah menyalahkan budaya. Mulailah menyalahkan sistem yang lemah dan mentalitas yang serakah. Karena budaya Nusantara yang asli, selalu berdiri di pihak kebenaran!
Comment