JAKARTA –Putusan MK terkait syarat ambang batas pengusungan calon kepala daerah (cakada) membuat banyak petinggi partai kembali melakukan kalkulasi ulang posisi mereka di koalisi partai.
Salah satunya adalah Ketua Dewan Pemina Partai Golkar Aburizal Bakrie yang meminta kepengurusan baru partai Golkar hasil Munaslub 2024 untuk melakukan negosiasi politik ulang dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) terkait Pilkada 2024.
Ical, sapaan karib Abu Rizal mengatakan, keputusan baru dari MK, memberikan peluang bagi Partai Golkar dalam mengusung sendiri calon kepala daerah (cakada). Pun untuk mendominasi penguasaan kepala daerah melalui pilkada serempak.
Kepengusuran baru partainya, kata Ical, perlu mengutamakan kader-kadernya, dan menerima usulan-usulan dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I maupun DPD II untuk pencalonan kader sendiri di Pilkada 2024.
Golkar, kata Ical harus ngotot mendesak KIM, ataupun KIM Plus, untuk tunduk pada keinginan partai berlambang Pohon Beringin itu dalam koalisi pengusungan calon-calon kepala daerah.
“Mohon kepada pengurus yang akan datang, bisa melakukan suatu negosiasi-negosiasi agar Partai Golkar memenangkan paling banyak pada pilkada yang akan datang,” kata Ical saat pidato penyampaian pandangan umum Dewan Pembina Partai Golkar di gelaran Munaslub Partai Golkar, di Jakarta Convention Center (JCC), Selasa (20/8/2024).
‘Bahwa kita (Partai Golkar), dan pengurus yang akan datang, harus mati-matian membela partai ini dengan melakukan negosiasi-negosiasi yang baik buat kita, dan berhasil buat kita ke depan,” ujar Ical.
Menurut dia, kontrak politik yang sudah disepakati bersama KIM, maupun KIM Plus sebelum adanya putusan MK, masih lunak. Karena itu, kata Ical, ketua umum, dan seuruh pengurus Partai Golkar hasil Munaslub 2024 dapat membicarakan ulang koalisi untuk pencalonan kader-kader Golkar di level provinsi, kabupaten, maupun kota.
“Kita harus melihat, bagaimana kita bisa berunding bersama Koalisi Indonesia Maju,” kata Ical.
Comment