Dailymakassar.id – Makassar. Diketahu bencana banjir bandang yang terjadi di lima kecamatan di kabupaten Luwu utara (Lutra) Sulsel pada senin malam (13/7/2020) yaitu Kecamatan Masamba, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Baebunta Selatan, Kecamatan Malangke, dan Kecamatan Malangke Barat. Bencana ini menelan puluhan korban meninggal dan membuat ribuan masyarakat mengungsi.
Pasca bencana banjir tersebut menyisahkan berbagai pertanyaan. Yang paling santer terdengar dugaan adanya pembukaan lahan dan pembalakan liar. Hal tersebut karena banyaknya batang pohon besar yang ditemukan berserakan usai Banjir.
Bahkan pandangan terjadinya longsor akibat pembukaan lahan di wilayah hulu tersebut salah satunya dipaparkan Kepala Pusat Studi Kebencanaan Universitas Hasanuddin Prof Dr Eng Ir Adi Maulana, ST, MPhil, dalam catatannya berjudul ‘Duka untuk Masamba’ Rabu, (15 /7/2020). Guru besar Teknik Geologi Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin ini menjelaskan terdapat setidaknya tiga sungai besar dan beberapa sungai kecil yang mengalir memotong daerah Masamba dari utara ke selatan. Sungai-sungai ini terbentuk akibat patahan-patahan atau sesar sekitar Pliosen atau 2 juta tahun yang lalu. Patahan-patahan ini terjadi akibat proses tektonik pembentukan Pulau Sulawesi, dan seiring waktu patahan-patahan tersebut membentuk aliran sungai.
“Di daerah hulu, proses pelapukan sangat intens terjadi. Hal ini dibuktikan dengan tebalnya soil atau tanah tutupan yang mencapai 5-7 km. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Unhas menemukan ketebalan soil bisa mencapai 8 meter di titik tertentu,” jelasnya.
“Banyaknya aktivitas pembukaan lahan-lahan untuk perkebunan dan permukiman yang tidak terkontrol di wilayah pegunungan atau hulu sungai menyebabkan terjadinya proses erosi yang sangat signifikan, dan akibatnya terjadi proses sedimentasi pada sungai yang tinggi. Kondisi ini menyebabkan kondisi sungai secara umum terganggu,” lanjutnya.
Tanggapan Bupati Luwu Utara
Hal tersebut pun langsung dijelaskan oleh Bupati Luwu Utara (Lutra) Indah Putri Indriani.
“Berdasarkan laporan dari KPH (Kesatuan Pengelola Hutan) Sungai Rongkong dan Dinas Lingkungan Hidup itu memang ditemukan ada dua gunung yang ditemukan longsor,” ujar Indah dalam keterangannya, Jumat (17/7/2020).
“Gunung Lero kemudian materialnya itu turun ke Sungai Radda, kemudian Gunung Magandang itu yang materialnya ke Sungai Masamba,” kata Indah.
Gunung yang dimaksud ialah kawasan perbukitan di wilayah Lero dan Gunung Magandang. Longsor di wilayah tersebut menjadi sebab banjir di wilayah Kota Masamba dan kecamatan lainnya, khususnya Desa Radda.
“Jadi di atas tidak ada sama sekali pembukaan lahan sebagaimana informasi yang beredar selama ini, bahwa ada bangunan, ada izin tambang. Kami bisa pastikan bahwa tidak ada izin perkebunan dan tambang di wilayah hulu sungai ini (Sungai Masamba dan Sungai Radda),” jelas Indah.
Tanggapan Gubernur Sulsel
Tak hanya itu, bantahan terhadap isu pembalakan liar di Masamba, juga datang dari Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah. Menurutnya bencana alam yang terjadi di Masamba, murni karena longsor dan debit air hujan yang tinggi.
“Kita sudah dua kali menyusuri sungai sampai kehulu, tapi kita tidak melihat ada penebangan di sana, kita belum temukan ada bekas penebangan,” ucapnya saat ditemui di Gedung DPRD Provinsi Sulsel, Senin (20/7/2020).
Nurdin Abdullah menjelaskan, derajat kemiringan tanah di Luwu Utara menjadi salah satu faktor penyebab longsor terjadi.
“Dugaan sementara itu karena kemiringan yang begitu terjal, ditambah struktur kondisi tanah berpasir, daerah datarnya rendah. Sehingga ini sangat rawan ketika curah hujan tinggi jadi stabilitas kemiringan juga ikut rendah,” jelas Nurdin.
Soal Pembukaan Lahan BNPB Akan Lakukan Kajian
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengingatkan kepada jajaran Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dan masyarakatnya tentang pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem dalam mencegah terjadinya bencana.
“Kejadian ini (banjir bandang) merupakan evaluasi bagi kita untuk bersungguh-sungguh memperhatikan dan menata keseimbangan ekosistem,” ujar Doni dalam sambutannya pada peninjauan lokasi bencana banjir bandang di Kantor Bupati Luwu Utara, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan (17/7/2020), dilansir dari laman BNPB.
Doni menjelaskan bahwa dalam satu setengah sampai dua tahun terakhir, Sulawesi Selatan mengalami dua kali peristiwa banjir bandang. Kejadian pertama terjadi di Makassar yang merenggut korban hampir 100 orang. Hal ini terjadi akibat alih fungsi lahan di bagian selatan.
“Perubahan ekosistem dan alih fungsi lahan di bagian selatan. Yang semula kawasan hutan lindung berubah jadi kawasan pertanin semusim, khususnya tanaman jagung. Hal ini harus jadi perhatian dan meningkatkan kesadaran kolektif bahwa ketika jumlah penduduk semakin bertambah dan kebutuhan lahan pertanian semakin banyak, yang harus kita utamakan dan ingat adalah kita harus menjaga keseimbangan alam,” jelas Doni.
Doni menegaskan bahwa jangan sampai ekosistem alam terganggu karena masyarakat dan pemerintah daerah setempat tidak mengelolanya dengan tepat.
Doni melakukan perjalanan dengan helikopter dan mendarat di Bandar Udara Andi Djemma Masamba bersama Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah. Doni menceritakan analisa secara visual dari jarak jauh menggunakan helikopter.
”Jika melihat secara visual dari jarak jauh menggunakan helikopter, di wilayah Gunung Lero terlihat sebagian dari kawasan pepohonan itu mengalami longsor dengan kemiringan lebih dari 60 derajat dan yang hampir mendekati 90 derajat. Hal ini yang akan kami analisa lebih lanjut apakah terjadi karena hujan pada tanggal 12 sampai 13 Juli penyebab banjir bandang atau hujan sebelumnya serta akan dilakukan kajian terkait akibat potensi pembukaan lahan atau galian yang menyebabkan bencana banjir bandang yang sedang terjadi lebih parah dampaknya,” ungkap Doni.
Tanggapan BMKG dan KLHK
Salah satu faktor yang menyebabkan banjir bandang di Luwu Utara ialah curah hujan. Namun, Kepala Bidang Analisis Variabilitas Iklim, BMKG Indra Gustari mengatakan hujan yang jadi penyebab utama banjir bandang bukanlah yang terjadi pada 13 Juli 2020.
“Pada kasus kemarin pada 13 Juli, sebenarnya curah hujan yang diamati dari titik pengamatan dari permukaan tidak tinggi di 13 Juli berada pada kriteria rendah di bawah 50 milimeter dalam 10 hari. Tapi curah hujan sebelumnya tanggal 12 juli itu sudah tinggi di atas 50 mm dalam 10 hari,” kata Indra saat konferensi pers penanganan banjir bandang di Luwu Utara, Minggu (19/7/2020).
Intensitas hujan yang tinggi di hari sebelumnya itulah yang menyebabkan air sungai meluap hingga mengakibatkan terjadinya banjir bandang.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Kasubdit Kelembagaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Direktorat Perencanaan dan Evaluasi Pengendalian DAS KLHK, Yuli Utami. Ia juga menambahkan selain hujan, faktor alam lainnya yaitu kemiringan lereng di DAS Balease.
Yuli menjelaskan tanah di lokasi tersebut berjenis distropepts/inceprisols dengan sifat berupa tekstur debu dan tanah remah dengan konsistensi gembut. Kondisi itu menunjukkan bahwa tingkat konsolidasi tanah cenderung rendah dan bersifat lepas. Selain itu jenis bebatuan yang terdapat di sana ialah batu vulkan, batu pasir dan batu lumpur yang mudah rapuh.
“Karakteristik batuan tersebut pada lereng yang curam menyebabkan potensi longsor tinggi yang membentuk bendung alami yang tidak stabil sehingga mudah jebol jika ada akumulasi air berlebih,” kata Yuli dalam konferensi pers yang sama.
Meski begitu, faktor alam bukan jadi satu-satunya penyebab. Yuli mengungkapkan pihaknya juga menemukan adanya faktor manusia yang menyebabkan banjir bandang.
“Yang kedua faktor manusia adanya pembukaan lahan di hulu DAS Balease dan penggunaan lahan masif berupa perkebunan kelapa sawit,” kata Yuli.
Lebih jauh, Yuli mengatakan pihaknya akan menyelidiki adanya faktor lain seperti illegal logging yang terjadi di sekitar lokasi bencana. Pasalnya di sana terdapat hutan lindung dan hutan produksi.
“Ini peta kawasan di sini bahwa lokasi banjir bandang merupakan daerah APL (area penggunaan lain) namun di atasnya ada hutan lindung dan produksi. Jadi kami juga masih koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sulsel dan KPH Rongkong apakah di atas terjadi perambahan liar, illegal logging. Kami masih koordinasi,” kata Yuli.
Analisa Sementara LAPAN
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) menganalisa perubahan penutup lahan, curah hujan, serta struktur geomorfologi & geologi di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi untuk mengungkap peristiwa banjir bandang pada tanggal 13 Juli 2020. Hasil analisa penutup lahan menunjukkan tidak ada perubahan yang cukup signifikan baik untuk penutup lahan hutan, pertanian, maupun lainnya.
Dalam analisanya LAPAN menggunakan data satelit Landsat yang sudah di mosaik bebas awan pada 2010 dan 2020.
“Hasil ini masih perlu dikaji lebih mendalam karena ada beberapa spot pembukaan lahan yang belum nampak jelas dari citra satelit yang digunakan. Diperlukan satelit resolusi yang lebih tinggi untuk analisa lebih lanjut,” kata Deputi Bidang Penginderaan Jauh LAPAN Rokhis Komaruddin, Jumat (17/7/2020).
Selain penutup lahan, tim LAPAN menganalisa curah hujan pada tanggal 11 sampai 13 Juli 2020. Dari data satelit Himawari – 8 dapat dilihat terdapat hujan dengan intensitas yang cukup lama pada tanggal 12 Juli hingga 13 Juli dari sekitar jam 22.00 WITA sampai jam 6.00 WITA.
“Kemudian pada siang hari sekitar jam 13.00 WITA kembali terjadi hujan dengan intensitas yang lama sampai malam hari ketika terjadi bencana banjir bandang. Curah hujan membawa pengaruh yang signifikan sebagai pembawa material lumpur dan ranting pohon dari wilayah hulu sungai,” kata Rokhis.
Tim LAPAN juga menganalisa struktur geomorfologi dan geologi di Kabupaten Luwu Utara. Hasil analisa memperlihatkan wilayah hulu sungai Sabbang, sungai Radda, dan sungai Masamba merupakan perbukitan yang sangat terjal dan kasar yang dibentuk dari patahan-patahan akibat proses tektonik pada masa lampau. Banyaknya patahan yang terdapat di wilayah ini menyebabkan struktur batuan atau tanahnya tidak cukup kuat untuk mempertahankan posisinya.
“Hal ini menyebabkan mudah terjadi longsor yang apabila terakumulasi dapat terjadi banjir bandang,” ujar Rokhis.
Dukungan data satelit penginderaan jauh setelah kejadian banjir masih diperlukan dengan terus mencari data satelit baik melalui stasiun bumi yang dimiliki oleh LAPAN atau melalui komunitas internasional terkait dengan kebencanaan. Saat ini Tim LAPAN bersama dengan tim dari Center of Remote Sensing ITB, Universitas Hasanudin, dan Asian Institute of Technology (AIT) masih terus menganalisa daerah yang rusak akibat banjir bandang di kota Masamba.
WALHI Tuding Alih Fungsi Lahan Penyebab Banjir Bandang di Luwu Utara
Organisasi lingkungan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) menilai bencana banjir bandang di Luwu Utara sebagai bencana ekologis yang disebabkan perubahan fungsi hutan menjadi lahan perkebunan kelapa sawit.
WALHI Sulawesi Selatan mengatakan, hutan seluas 22 ribu telah diubah fungsinya menjadi lahan perkebunan kelapa sawit sejak 2018. Perubahan fungsi ini, menurut WALHI, menjadi penyebab banjir bandang.
WALHI mengatakan batang-batang kayu dalam jumlah besar yang ikut terbawa banjir ke kawasan permukiman masyarakat menjadi bukti kuat pengrusakan hutan di bagian hulu maupun daerah aliran sungai.
“Sangat terang benderang bahwa kerusakan lingkungan di kabupaten Luwu Utara yang kemudian menimbulkan bencana banjir bandang itu disebabkan karena pembukaan lahan hutan untuk perkebunan kelapa sawit,” kata Muhammad Al Amin, Direktur Eksekutif WALHI Sulawesi Selatan, Senin (20/7/2020).
Kepada VOA, Al Amin mengungkapkan perubahan fungsi kawasan hutan menjadi areal perkebunan kelapa sawit itu menurunkan kemampuan kawasan hulu dan daerah aliran sungai dalam menampung curah hujan yang tinggi.
WALHI kini sedang menginvestigasi perizinan pembukaan perkebunan sawit di tiga lokasi di hulu dan daerah aliran sungai.
WALHI sejak 2014 telah mengkampanyekan pentingnya menjaga kelestarian kawasan hutan di bagian utara Sulawesi Selatan yang disebut sebagai rimba terakhir. Al Alimin mengatakan kawasan hutan yang murni masih tertutup pepohonan dan ekosistem hutan hanya tersisa 1,3 juta hektar dan umumnya berada di Luwu Timur, Luwu Utara, Enrekang dan Toraja.
“Sehingga kami dengan segala upaya mendesak dan mengajak pemerintah provinsi dan kabupaten untuk menyelamatkan dan melindungi hutan terakhir Sulawesi Selatan yang berada di utara Sulawesi Selatan, salah satunya di Luwu Utara. Nah tapi faktanya di 2018 terjadinya pembukaan, kawasan hutan- artinya yah harus saya katakan kampanye kami masih terbilang gagal,” akui Al Amin.
Al Amin menekankan bencana banjir bandang di Luwu Utara itu harus menjadi pembelajaran penting bahwa menjaga kelestarian hutan sama dengan menjaga kehidupan manusia dari bencana. (Ip)
Comment