Dailymakassar.id – Makassar – Menolak akan diberlakukan parkir elektronik oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, Aliansi Juru Parkir (Jukir) mengadu ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, Senin (24/2/2020).
Beberapa poin yang menjadi aduan aliansi Jukir Makassar ke DPRD Kota Makassar diantaranya menolak pemasangan alat parkir elektronik dan menuntut pencabutan kebijakan terminal parking elektronik dan kenaikan setoran dan pemiskinan juru parkir.
Dalam orasinya, koordinator lapangan (Korlap) Aliansi Jukir, Petrus, menjelaskan bahwa beberapa aksi penolakan yang dilakukan tak menghentikan rencana PD Parkir. Bahkan ketusan tersebut terkesan dipaksakan.
Rencananya, kata Petrus, alat parkir elektronik ini akan dipasang di dua titik jalan yakni, Jalan Pengayoman dan jalan Boulevard. Namun hal dianggap menyimpang, karena dalam hal ini Jukir tidak ikut libatkan langsung dalam menentukan kebijakan parkir di Makassar.
“Untuk saat ini, setoran parkir di setiap titik yang ada di Makassar mengalami kenaikan sehingga kita sendiri sulit untuk menafkahi keluarga karena pendapatan kami sendiri sangat minim terkadang kami juga mengalami yang namanya nonbok. Serta tanggung jawab PD Parkir yang tidak dijalankan selama ini, seharusnya kebijakan parkir disusun dan dijalankan secara partisipatif dengan melibatkan juru parkir. Apa lagi kami ini merupakan mitra dari PD Parkir yang sudah sah sehingga kami wajib terlibat dalam kebijakan parkir,” jelas Petrus.
Selain itu, dirinya menambahkan, jukir selama ini tidak pernah dilibatkan langsung dalam menentukan kebijakan parkir di Kota Makassar, padahal merekalah salah satu tulang punggung yang menyumbang pendapatan asli daerah (PAD).
Sementara, Wakil Ketua komisi B Bidang Perekonomian dan Keuangan DPRD Kota Makassar, Andi Hadi Ibrahim menegaskan akan segera melakukan pemanggilan pihak PD Parkir dan perwakilan dari jukir untuk melakukan Rapat dengar pendapat (RDP).
“Ini memang hal yang wajar untuk diaspirasikan karena ini kan menyangkut kehidupan kita semua. Apa lagi saat ini setoran parkir sudah naik sehingga menimbulkan permasalahan yang serius dalam kehidupan masyarakat yang bekerja sebagai juru parkir. Oleh karena itu, semua yang berkaitan dengan parkiran harus duduk bersama dan mengambil kebijakan bersama agar tidak ada lagi pihak yang merasa dirugikan,” tegas Andi Hadi.
“Kami berharap tidak ada lagi permasalahan yang timbul antara kedua belah pihak ini, untuk PD Parkir sendiri kiranya harus berkomunikasi dengan juru parkir yang ada di Makassar, apabila ingin membuat suatu kebijakan yang baru harus juga melibatan pihak tersebut,” tambah Andi Hadi. (As)
Comment