JAKARTA, dailymakasar.id – Ustaz Abdul Somad (UAS) dan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah angkat suara membela rakyat Rempang Batam Kepulauan Riau terkait proyek strategis nasional (PSN) Eco City.
UAS berharap agar para pengacara terbang ke Rempang dan membantu warga di sana. Dia meminta agar para pengacara itu membebaskan sejumlah warga penolak relokasi yang ditangkap oleh kepolisian karena dituduh sebagai provokator.
“Wahai pengacara pengacara berangkat kalian sekarang menolong yang sekarang sedang kena tangkap sekarang, supaya dilepaskan,” kata UAS dalam unggahan instagramnya @ustadzabdulsomad_official, Kamis (14/9).
“Mereka bukan pengedar narkoba, koruptor. Mereka adalah orang yang membela tanahnya, rumahnya. Macam mana kalau rumah kita, cari makan kita dirampas,” ujar UAS dalam unggahan video.
Tampak dalam video tersebut UAS tengah memberikan ceramah. Belum diketahui kapan dan di mana UAS memberikan ceramah tersebut.
Tanggapan Pimpinan Pusat Muhammadiyah
Sementara itu, pasca bentrok antara warga dengan aparat pada Kamis 7 September 2023, Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyikapi persoalan Proyek strategis nasional di Rempang Batam tersebut.
Melalui Majelis Hukum dan HAM Muhammadiyah meminta Presiden Jokowi mencabut Proyek Strategis Nasional Rempang Eco City tersebut.
“Meminta Presiden dan Menko Perekonomian untuk mengevaluasi dan mencabut proyek Rempang Eco City sebagai PSN atau Proyek Strategis Nasional,” ujar Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM, dan Hikmah Busyro Muqoddas dalam keterangan tertulis, Rabu, (13/9)
Alasannya, Busyro mengatakan, Rempang Eco City merupakan PSN yang sangat bermasalah karena payung hukumnya baru disahkan pada 28 Agustus 2023, yaitu Peraturan Menko Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023 tentang perubahan ketiga atas peraturan Menko Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang perubahan daftar PSN.
“Proyek ini tidak pernah dikonsultasikan secara bermakna kepada masyarakat Rempang yang akan terdampak. Tidak hanya itu, hampir setiap pembangunan PSN di Indonesia selalu melakukan mobilisasi aparat secara berlebih untuk berhadapan dengan masyarakat,” ucap Busyro.
“Lebih jauh, dalam PSN, pengadaan tanahnya terindikasi kerap merampas tanah masyarakat yang tidak pernah diberikan hak atas tanah oleh pemerintah,” sambung Busyro.
“Presiden juga didesak untuk mengevaluasi dan mencabut PSN yang memicu konflik dan memperparah kerusakan lingkungan,” pungkas Busyro. (ip)
Comment