Dipublikasikan November 17, 2023 10:04 PM oleh Admin
MAKASSAR, dailymakassar.id – Akun resmi media sosial Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel menjadi sorotan karena banjir komentar yang menanyakan kejelasan pembayaran honor Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang disebutkan belum dicairkan.
Dalam unggahan terbaru di Instagram @sulselprov yang membahas “Realisasi Investasi Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan III 2023 mencapai angka Rp 5,417 Triliun,” informasi ini diikuti dengan pernyataan bahwa realisasi investasi Sulsel dari Januari hingga September 2023 mencapai Rp 12,418 Trilliun.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan diklaim berhasil mencapai Target Realisasi RPJMD sebesar 112 persen dari target awal Rp 10,17 Trilliun.
Pengguna Instagram merespons unggahan ini dengan menggunakan tagar seperti #humassulsel #dpmptspsulsel #dalaksulsel #sulselramahinvestasi #jayalahinvestasi #investasisulsel. Ratusan komentar yang masuk hampir semuanya menanyakan mengenai gaji atau honor P3K yang belum dicairkan.
Lebih dari 300 komentar menggambarkan keprihatinan terkait ketidakcairan honor P3K, dengan contoh dari akun @fikarazizul03 yang menulis, “Tolong pak gubernur bayarkan hak kami sebagai guru anak-anak Sulsel… Kami juga butuh makan.” Komentar ini mendapatkan 28 suka dari pengguna Instagram lain.
Komentar lain dari akun @muhammadalvin2240 mengungkapkan kegelisahan terkait gaji P3K, “Tidak bisakah kasihan ini dialihkan untuk kami PPPK yang belum diangkat dengan iming-iming gaji?? Tega-teganya kalian mendzholimi kami.
Kenapa diangkat kalau tidak ada anggaran? Tolong jangan dzholim ke kami. Uang segitu per bulan sangat berarti bagi kami untuk memberi nafkah keluarga. Hanya disitu harapan kami.”
Meskipun demikian, Pemprov Sulsel hingga saat berita ini diturunkan belum memberikan respons resmi, baik melalui keterangan resmi maupun melalui akun Instagram mereka.
Sebelumnya, DPRD Sulsel telah menyetujui APBD pokok TA 2024 senilai Rp10,22 triliun. Keputusan ini diambil dalam rapat paripurna pada Senin (6/11/2023), yang dipimpin oleh Ketua DPRD, Andi Ina Kartika Sari.
“Penggunaan dana ini harus transparan dan bertanggung jawab. Ini adalah uang rakyat Sulsel, bukan milik pribadi Gubernur Sulsel. Oleh karena itu, perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dana harus melalui persetujuan DPRD Sulsel,” tegas Pj Gubernur Bahtiar Baharuddin.
Bahtiar juga menekankan bahwa APBD merupakan instrumen penting dalam pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan, dengan pendapatan sekitar Rp10,22 triliun dan belanja daerah lebih dari Rp9,8 triliun serta pembiayaan daerah senilai Rp134 miliar.
“Dengan penekanan pada transparansi dan tanggung jawab dalam pengelolaan APBD, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan komitmennya dalam membangun daerah ini dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat serta penggunaan dana publik secara bijaksana.”(aan)
Comment