Dipublikasikan December 22, 2023 3:35 PM oleh Admin
MAKASSAR, DAILYMAKASSAR – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Bahtiar Baharuddin didesak mundur dari jabatannya.
Dua organisasi massa mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Pemuda Masyarakat (Ampera) dan Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Sulsel menilai kebijakan Bahtiar tidak pro-rakyat.
Desakan mundur disampaikan dalam aksi demonstrasi jalanan di depan kantor Gubernur, Jl Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Kamis (21/12/2023).
Orasi, bentangan spanduk, dan bakar ban, mewarnai aksi.
Dalam orasinya, Koordinator Lapangan Aksi Ampera, Fahmi Sofyan menyebut, Bahtiar Baharuddin hanya mementingkan kepentingan segelintir orang.
Bahkan, di tengah kondisi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel terancam bangkrut, justru Bahtiar Baharuddin kunjungan dinas dengan menyewa helikopter.
“Kebijakan Pj Gubernur Sulsel kami anggap tidak pro-rakyat dan hanya mementingkan pengusaha. Maka kami meminta Bahtiar Baharuddin mundur dari jabatannya,” tegasnya.
Fahmi juga menyoroti kebijakan pemotongan anggaran pembangunan jalan dan jalur pedestrian kawasan Center Point of Indonesia (CPI) di Kota Makassar.
“Jalur ini menunjang akses RS OJK di CPI yang ditarget untuk diresmikan oleh Presiden Jokowi. Jalur yang dianggarkan Rp12,5 miliar dipangkas Rp10 miliar menjadi Rp2,5 miliar,” tuturnya.
Sementara Ketua Apdesi Sulsel, Sri Rahayu menyoroti pengalokasian dana desa untuk budidaya pisang cavendish. Menurut dia, kebijakan penganggaran ini menyalahi prosedur.
“Kebijakan penganggaran ini secara prosedural menyalahi aturan karena tidak melalui mekanisme penganggaran, juga berpotensi bersinggungan dengan aspek pidana,” jelasnya saat membacakan pernyataan sikap.
Perempuan akrab disapa Ayu ini menambahkan, pembelian mobil dinas mewah Pj Gubernur Sulsel dan fasilitas karaoke di Kantor Gubernur Sulsel tak luput dari sorotan.
Begitu pun dengan pemangkasan anggaran rumah sakit di Bone, dari Rp70 miliar menjadi Rp20 miliar.
Padahal, warga Bone butuh rumah sakit dengan fasilitas lengkap supaya tak perlu jauh lagi berobat.
Ia pun menduga Bahtiar Baharuddin mengusung kepentingan partai politik tertentu. Makanya harus dicopot. Apalagi akan dilaksanakan Pemilu 2024.
“Salah satu alasan mendasar para pendemo mendesak Pj Gubernur dicopot agar netralitas kepala daerah bisa terjaga menjelang Pemilu 2024,” tegasnya.(aan)
Comment