Dipublikasikan July 2, 2024 11:36 PM oleh Admin
JAKARTA — Sejumlah layanan publik berbasis digital terganggu imbas peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 oleh Lockbit 3.0 sejak 20 Juni lalu.
Pemerintah hingga saat ini belum bisa sepenuhnya memulihkan PDN. Peretas pun meminta tebusan hingga Rp131 miliar. Akan tetapi, pemerintah menolak memberikan uang itu.
Dalam rapat bersama Komisi I DPR pada Kamis (27/6), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyatakan masih melakukan identifikasi forensik untuk melihat apa saja akibat dari peretasan PDN.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyebut 210 instansi pemerintah di pusat maupun daerah terdampak serangan PDNS tersebut. Berikut ini sebagian kecil layanan yang terdampak peretasan tersebut.
Gangguan yang terjadi pada layanan PDNS 2 mengakibatkan 47 domain layanan atau aplikasi Kemendikbudristek tidak dapat diakses publik.
“Terdapat 47 domain layanan/aplikasi Kemendikbudristek di bidang pendidikan dan kebudayaan yang terdampak dan belum dapat diakses publik,” kata Plt Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbudristek Anang Ristanto saat dikonfirmasi, Jumat (28/6).
Anang menjelaskan beberapa layanan itu di antaranya Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), Beasiswa Pendidikan, KIP Kuliah dan layanan perizinan film.
Saat ini, kata dia, sudah ada beberapa layanan yang berhasil dipulihkan seperti layanan Itjen, kebugaran pusmendik, dan layanan DNS Pusdatin Kemendikbudristek.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan serangan ransomware pada PDNS 2 berimbas pada proses pemadanan nomor identitas dengan NPWP, khususnya bagi warga asing.
Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Suryo Utomo menuturkan serangan siber itu berimbas pada layanan imigrasi sejak hari pertama peretasan.
Hal ini pun mengakibatkan proses pemadanan NIK menjadi NPWP bagi wajib pajak (WP) asing terganggu.
“Karena dalam prosesnya kami harus validasi nomor paspor mereka, dan nomor paspor ada di layanan imigrasi,” kata Suryo dalam konferensi pers APBN KiTA Edisi Mei, Kamis (27/6).
Wakil Ketua Majelis Pustaka dan Informasi (MPI) Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ismail Fahmi menuturkan, Muhammadiyah sebagai organisasi besar turut menjadi korban atas peretasan tersebut.
Ia menyebut Muhammadiyah mempunyai ribuan lembaga pendidikan, mulai tingkat dasar hingga Perguruan Tinggi, dan ribuan dosen serta guru besar yang datanya tersimpan di PDN.
Muhammadiyah mengaku prihatin dan sangat menyesali kebocoran data yang sudah berlangsung selama sepekan itu.
“Serangan yang terjadi di Pusat Data Nasional ini bukan sekadar insiden biasa, tetapi sudah mengakibatkan jatuhnya sistem digital atau sistem siber Indonesia,” jelas Ismail dalam keterangan yang dibagikan PP Muhammadiyah, Jumat (28/6).
Gangguan itu juga berdampak pada aplikasi Srikandi di Pemerintahan Kota Solo.
Kepala Diskominfo Solo Henny Ermawati mengatakan aplikasi Srikandi merupakan aplikasi untuk surat menyurat antar organisasi perangkat daerah (OPD). Aplikasi tersebut servernya berada di pusat.
“Terkait dengan adanya hacker di PDN, pemerintah kota secara umum yang terganggu itu yang servernya ada di pusat, aplikasi Srikandi umumnya pemerintah pusat ya kami memang sampai saat ini tidak bisa menggunakan itu,” kata Henny dihubungi awak media, Kamis (27/6/2024).
Hingga kini aplikasi tersebut belum bisa digunakan. Alhasil, untuk surat menyurat dilakukan secara manual.
Dinas Pendidikan Kota Dumai, Provinsi Riau memutuskan kebijakan menggelar sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) semua Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) tahun 2024/2025 secara manual pada 1-3 Juli 2024 yang awalnya dibuka secara daring.
Kepala Disdik Kota Dumai Yusmanidar menjelaskan pembatalan PPDB online enam SMP negeri ini karena terjadi gangguan pada Pusat Data Nasional (PDN) II. Hal ini membuat situs ppdb.dumaikota.go.id tak bisa diakses.
“Karena tidak ada kepastian kapan server PPDB daring bisa pulih, maka dinas mengambil kebijakan membuat pendaftaran semua SMP digelar manual,” kata Yusmanidar dikutip Antara, Rabu (26/6).
Akibat gangguan server PDN II Kemenkominfo ini, panitia PPDB Dumai tidak dapat mengetahui data peserta yang telah mendaftar secara daring. Begitu juga pemeringkatan berdasarkan jalur dipilih di SMPN tersebut.
Dampak peretasan PDN Kementerian Kominfo juga sempat berimbas pada pelayanan Imigrasi di bandara. Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bahkan sempat melakukan pemeriksaan secara manual.
Petugas menerapkan cap kedatangan dengan menuliskan keterangan tanggal, jam, nomor penerbangan, paraf petugas serta dilakukan dokumentasi.
“Hari ini adalah hari ketiga PDN itu bermasalah, sehingga layanan Imigrasi terganggu, khususnya yang paling terasa adalah di bandara. Saya kemarin ke Bandara Soekarno-Hatta memastikan layanan manual, jadi kembali lagi kita sebelum era digitalisasi,” kata Dirjen Imigrasi Silmy Karim di Sasana Budaya Ganesa ITB, Bandung, Sabtu (22/6). (*)
