Oleh: Rahmat Mustafa
MUDIK selalu datang seperti gelombang laut. Berawal dari riak kecil. Orang-orang membeli tiket, menyiapkan koper, mengemas oleh-oleh, dan mulai menghitung hari.
Lalu riak itu membesar menjadi arus manusia yang bergerak serentak dari kota menuju kampung halaman.
Jalan raya, terminal, stasiun, dan pelabuhan berubah menjadi aliran manusia yang tak pernah berhenti laksana ombak datang silih berganti.
Lebaran tahun 2026 menghadirkan nada sedikit berbeda. Survei Kementerian Perhubungan memperkirakan jumlah pemudik sekitar 143,9 juta orang, turun sekitar 10,7 juta orang dibandingkan tahun lalu yang mencapai 154,6 juta orang.
Angka ini memang besar. Tetapi penurunan tersebut memberi sinyal jika ada sesuatu yang sedang berubah dalam dinamika sosial ekonomi masyarakat.
Dari dulu mudik dikenal sebagai tradisi yang hampir kebal terhadap krisis. Bahkan pada masa ekonomi sulit sekalipun, banyak orang tetap berusaha pulang ke kampung halaman.
Tradisi kuat pun tetap harus berhadapan dengan satu realitas yang tidak bisa dihindari yakni, daya beli masyarakat.
Daya Beli sebagai Ujian
Bagi jutaan perantau, mudik adalah ritual sosial, bahkan emosional. Kini keadaannya bergeser, keputusan untuk pulang tidak lagi hanya ditentukan oleh kerinduan, juga oleh kemampuan ekonomi.
Kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya transportasi terus merangkak naik, serta berbagai pengeluaran rumah tangga membuat banyak keluarga harus menimbang ulang rencana mudik mereka.
Bagi keluarga kelas pekerja di kota-kota besar, perjalanan pulang kampung bukan pengeluaran kecil. Biaya tiket transportasi, oleh-oleh, hingga kebutuhan selama perjalanan dapat menghabiskan sebagian besar tabungan bulanan.
Di sinilah mudik mulai menunjukkan wajah lain. Mudik menjadi indikator informal daya beli masyarakat.
Ketika ekonomi tumbuh kuat dan pendapatan meningkat, arus mudik biasanya membesar. Sebaliknya, ketika tekanan ekonomi meningkat, mobilitas sosial ikut melambat.
Kelas Menengah Mulai Tertekan
Salah satu perubahan paling menarik terjadi pada kelompok kelas menengah. Selama dua dekade terakhir, kelas menengah menjadi motor konsumsi domestik Indonesia.
Tapi, berbagai studi menunjukkan jika sebagian kelompok ini, mulai mengalami tekanan ekonomi.
Sebagian dari mereka bahkan bergeser ke kategori “calon kelas menengah” (aspiring middle class), yaitu kelompok yang rentan turun kelas ketika menghadapi guncangan ekonomi.
Dalam kondisi demikian, ruang konsumsi mereka semakin sempit.
Pendapatan yang sebelumnya bisa dialokasikan untuk rekreasi, perjalanan, atau belanja sekunder kini terserap untuk kebutuhan dasar seperti pangan, perumahan, dan pendidikan.
Mudik pun ikut masuk dalam daftar pengeluaran yang harus dipertimbangkan ulang. Bagi kelompok ini, pulang kampung merupakan hasil perhitungan ekonomi yang semakin rasional.
Berdasarkan survei konsumen Bank Indonesia, perubahan juga terlihat.
Pada Februari, proporsi pendapatan digunakan untuk konsumsi (average propensity to consume) tercatat 71,6 persen, turun dari 72,3 persen pada Januari.
Sebaliknya, rasio tabungan terhadap pendapatan (saving to income ratio) meningkat menjadi 17,7 persen, dari sebelumnya 16,5 persen.
Secara statistik, perubahan terlihat kecil. Namun dalam perspektif ekonomi perilaku, pergeseran kecil sering kali mencerminkan perubahan psikologis lebih besar.
Masyarakat mulai menahan konsumsi dan memperbesar cadangan keuangan sebagai respons terhadap ketidakpastian ekonomi.
Menariknya, sikap menahan belanja justru paling kuat terjadi pada kelompok menengah atas. Rasio konsumsi mereka hanya sekitar 68,8 persen dari pendapatan.
Sebaliknya, kelompok dengan pengeluaran sekitar Rp1–2 juta per bulan tetap memiliki rasio konsumsi tinggi, sekitar 72,9 persen, karena sebagian besar penghasilan mereka memang habis untuk kebutuhan hidup yang tidak bisa ditunda.
Fenomena tersebut menunjukkan ironi sosial. Kelompok yang relatif mapan mulai berhati-hati menghadapi masa depan, sementara kelompok bawah tidak memiliki pilihan untuk menunda konsumsi.
Comment