ADA satu narasi yang cukup sering beredar di masyarakat ketika membahas program Makan Bergizi Gratis (MBG) yaitu, program besar ini mengambil anggaran pendidikan.
Narasi itu terdengar masuk akal secara intuitif, karena anggaran negara terbatas, maka jika satu sektor membesar, sektor lain pasti mengecil. Namun ketika kita melihat struktur anggaran negara secara lebih teliti, gambarnya ternyata tidak sesederhana itu.
Secara formal, anggaran pendidikan di Indonesia tetap berada pada jalur yang sama seperti sebelumnya: porsi minimal 20% dari APBN dipertahankan.
Ketentuan ini bukan sekadar kebijakan teknis, merupakan amanat konstitusi yang secara politik dan hukum sangat sulit untuk diabaikan.
Dalam berbagai dokumen resmi yang disusun oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan dibahas bersama DPR RI, alokasi pendidikan secara nominal bahkan terus meningkat mengikuti pertumbuhan total anggaran negara. Peningkatan ini berlangsung sebelum program MBG berlangsung (2023-2024).
Di titik inilah muncul paradoks persepsi publik. Jika anggaran pendidikan tidak dipotong, mengapa tetap ada kesan bahwa pendidikan terdampak oleh program baru seperti MBG?
Jawabannya terletak pada cara kerja kebijakan fiskal itu sendiri. Anggaran negara bukan hanya daftar pos pengeluaran yang berdiri sendiri-sendiri. Ia lebih menyerupai ruang yang terbatas, di mana setiap prioritas baru akan mengubah dinamika keseluruhan.
Ketika sebuah program nasional berskala besar diluncurkan, terutama yang menyasar jutaan penerima manfaat secara langsung, maka negara tidak hanya menambahkan satu baris belanja baru. Negara juga menata ulang ritme pertumbuhan semua sektor lain.
Di sinilah perbedaan penting antara pemotongan anggaran dan pembatasan ruang ekspansi. Pendidikan mungkin tidak dipotong. Tapi ruang untuk berkembang bisa menjadi lebih sempit.
Bukan sebab pemerintah mengurangi komitmen terhadap pendidikan, tapi karena kapasitas fiskal harus dibagi ke lebih banyak prioritas strategis sekaligus.
Dalam praktiknya, belanja yang bersifat wajib seperti gaji guru, transfer pendidikan ke daerah, atau bantuan operasional dasar, cenderung tetap aman.
Namun belanja yang berfungsi mempercepat kemajuan jangka panjang sering kali menjadi lebih fleksibel. Misalnya pembangunan fasilitas baru bisa ditunda, ekspansi program peningkatan mutu bisa diperlambat, pendanaan riset bisa tumbuh lebih hati-hati. Di sinilah akar munculnya persepsi terdampak.
Comment