Oleh: Rahmat Mustafa
ADA harapan dan keraguan berdiri berdampingan ketika Wali Kota Makassar,, Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota, Aliyah Mustika Ilham dilantik pada 20 Februari 2025.
Appi, sapaan akrabnya, bukan birokrat karier, bukan pula mantan kepala daerah. Latar belakangnya pengusaha, jalur yang kerap dianggap terlalu pragmatis untuk mengelola kota yang kompleks seperti Makassar.
Setahun berlalu, nada publik berubah. Kota terasa lebih hidup, lebih berdenyut. Ada percepatan dalam pelayanan, pergeseran dalam tata kelola, dan yang paling penting, tumbuhnya kepercayaan bahwa pemerintah kota benar-benar bekerja.
Gaya kepemimpinan alumnus Fakultas Hukum Unhas ini terbentuk dari dua poros yakni, kehadiran langsung dan penguatan sistem. Membangun pengawasan berbasis teknologi, mempersempit ruang gelap birokrasi, dan menekan praktik pelayanan lambat yang selama ini dianggap normal.
Pendekatannya tidak berhenti pada digitalisasi. Appi tetap turun ke lapangan, mendengar keluhan warga, meredam konflik sosial, memantau layanan dasar, hingga memastikan respons pemerintah hadir dalam persoalan sehari-hari.
Appi yang mantan CEO PSM Makassar bukan tipe pemimpin yang gemar mengumbar kata-kata. Ia lebih dikenal sebagai pekerja senyap. Mengamati, mencatat, lalu mengeksekusi. Di situlah legitimasi perlahan tumbuh. Bukan dari retorika, tetapi dari ritme kerja.
Indikator Ekonomi dan Kebijakan yang Terasa
Kinerja ekonomi menjadi indikator awal. Pertumbuhan Ekonomi Kota Makassar tumbuh lebih cepat dibanding rata-rata nasional dan provinsi.
Pertumbuhan mencapai 5,39 persen di Kuartal III 2025 melampaui angka nasional 5,01 persen dan Sulsel 5,04 persen. Pertumbuhan positif ini berkontribusi pada penurunan tingkat kemiskinan menjadi 4,43 persen. Tren penurunan juga terlihat pada tingkat pengangguran, dari 9,71 persen menjadi 9,6 persen.
Pada tahun yang sama, inflasi Makassar berada dalam rentang kendali nasional, yaitu 2,5 persen plus-minus 1 persen. Makassar berada di 1,19 persen, lebih rendah dari nasional (2,92 persen) dan Sulsel (2,8 persen).
Yang paling terasa justru kebijakan langsung ke masyarakat bawah. Seperti seragam sekolah gratis, pembebasan iuran sampah, subsidi layanan air bersih. Kebijakan ini sederhana secara konsep, tetapi besar dampaknya pada rasa aman ekonomi warga.
Lembaga survei Parameter Publik Indonesia (PPI) menyampaikan hasil riset tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Kota Makassar. Tingkat kepuasan publik menyentuh 80,1 persen sejak Appi dilantik menjadi Wali Kota.
Angka di atas 80 persen umumnya dikategorikan sebagai “sangat baik” atau “tinggi”. Ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat merasakan dampak positif dari kebijakan, program prioritas, atau pelayanan yang dijalankan.
Statistik itu bukan sekadar angka. Ia hidup dan menjadi tolak ukur atas keberhasilan kinerja di bawah pemerintahan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dan Wakil Wali Kota, Aliyah Mustika Ilham.
Comment