Menata Kota Lewat Persoalan Paling Sensitif, PKL
Namun ujian kepemimpinan kota tidak hanya datang dari indikator ekonomi atau layanan publik. Ia sering muncul dari persoalan paling konkret dan paling sensitif secara sosial: ruang kota yang diperebutkan.
Pada awal 2026, pemerintah kota mengambil langkah yang selama bertahun-tahun kerap dihindari banyak pemerintah daerah. Menertibkan lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berdiri di atas trotoar dan menutup saluran drainase.
Penertiban dilakukan secara intensif di kawasan padat aktivitas. Di wilayah-wilayah itu, trotoar kehilangan fungsi sebagai ruang pejalan kaki, sementara drainase yang tertutup memperparah genangan saat hujan turun.
Kota yang tumbuh cepat menghadapi paradoks klasik. Ruang publik menyempit justru ketika aktivitas ekonomi informal berkembang.
Yang menarik bukan sekadar penertibannya, tetapi pendekatannya. Pemerintah kota menegaskan relokasi, bukan penggusuran.
Perbedaan ini menentukan arah kebijakan. Relokasi berarti negara tidak sekadar menertibkan ruang, tetapi juga menjaga keberlanjutan ekonomi warga kecil.
PKL tidak diposisikan sebagai gangguan yang harus disingkirkan, namun sebagai bagian dari kehidupan kota yang perlu ditata agar selaras dengan fungsi ruang publik.
Trotoar dikembalikan kepada pejalan kaki. Drainase dipulihkan. Tetapi pedagang tetap diberi ruang untuk hidup, dengan lokasi alternatif, pengaturan zonasi, dan proses penataan yang bertahap.
Inilah bentuk kompromi paling realistis dalam tata kota modern yakni, ketertiban tanpa mengorbankan keberlangsungan ekonomi rakyat kecil.
Penataan PKL selalu berisiko. Ia menyentuh penghidupan, emosi sosial, dan sensitivitas publik. Tidak sedikit pemerintah daerah memilih membiarkan kondisi berjalan apa adanya demi stabilitas jangka pendek.
Karena itu, kebijakan ini mencerminkan keberanian politik dalam arti paling konkret. Berani menata, berani berdialog, dan berani menanggung konsekuensi sosialnya.
Jika berhasil, dampaknya bukan hanya trotoar yang kembali lapang atau saluran air yang kembali mengalir. Yang terbentuk adalah standar baru tentang bagaimana kota mengelola ruang bersama. Tegas tetapi tidak represif, tertib tetapi tetap manusiawi.
Kota sebagai Cermin Kepemimpinan
Kepemimpinan kota selalu tercermin dari hal-hal yang tampak sederhana, seperti: air mengalir, jalan bisa dilalui, ruang publik berfungsi, dan warga merasa dilibatkan.
Setahun pertama pemerintahan Munafri Arifuddin menunjukkan satu pola yang konsisten yaitu: memperbaiki sistem, meringankan beban warga, dan menata ruang kota dengan pendekatan humanis.
Tantangan ke depan tentu lebih besar. Menjaga konsistensi, memastikan keberlanjutan kebijakan, dan menahan laju ekspektasi publik yang terus meningkat.
Satu hal mulai terlihat jelas. Kota tercinta ini tidak lagi berjalan dengan kebiasaan lama. Kota Makassar bergerak dengan kesadaran baru tentang bagaimana ruang, ekonomi, dan manusia harus hidup berdampingan.
Makassar hari ini mungkin belum sempurna. Tetapi sedang belajar menjadi kota yang lebih tertib, lebih hidup, dan lebih sadar jika kenyamanan bersama merupakan hak kolektif yang harus terus dirawat**
Comment