Dailymakassar.id—Makassar. Dalam dunia olahraga, pertandingan akan kehilangan kehormatan ketika wasit turun ke lapangan lalu ikut mengejar bola.
Aturan menjadi kabur, kepercayaan runtuh, dan penonton mulai curiga bahwa hasil pertandingan sudah diarahkan sejak awal.
Gambaran itulah yang kini mulai ramai diperbincangkan menjelang Konferensi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulawesi Selatan.
Alih-alih menjadi panggung demokrasi organisasi yang sehat dan bermartabat, konferensi ini justru dibayangi pertanyaan serius tentang independensi panitia pelaksana.
Sorotan tajam mengarah pada posisi sejumlah figur yang dinilai menjadi pelaksana konferensi, tetapi juga berada dalam orbit kepentingan kontestasi Ketua PWI Sulsel.
Nama-nama kandidat mulai mengemuka. Ada H. Suwardi Thahir, Ketua Bidang Pendidikan sekaligus penguji pada Lembaga Uji (LU) PWI.
Ada pula H. Manaf Rahman yang menjabat Wakil Ketua Bidang Organisasi dan diketahui menjadi Sekretaris Organizing Committee (OC) konferensi.
Sementara Amrullah Basri Gani menjabat Direktur sekaligus Pemimpin Redaksi Harian Fajar juga disebut sebagai salah satu figur kuat dalam bursa pencalonan.
Namun, yang kini menjadi pembicaraan bukan lagi siapa paling layak memimpin PWI Sulsel, namun apakah proses menuju pemilihan itu masih bisa disebut netral dan adil.
Keresahan mulai tumbuh di kalangan wartawan sendiri. Sebab dalam organisasi profesi, kepanitiaan seharusnya berdiri di atas semua kepentingan.
Panitia adalah penjaga kepercayaan. Ketika batas itu mulai kabur, maka ruang kecurigaan otomatis terbuka lebar.
“Bagaimana mungkin panitia yang seharusnya netral justru dianggap memiliki keberpihakan dalam kontestasi?” ungkap seorang insan pers di Makassar.
Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi sesungguhnya sangat menohok. Sebab inti dari demokrasi organisasi bukan hanya soal pemungutan suara, juga masalah rasa percaya bila seluruh proses berjalan jujur dan setara.
Sorotan makin mengeras setelah muncul dugaan adanya penahanan kartu anggota milik sejumlah wartawan yang memiliki hak pilih. Jika benar terjadi, persoalan ini sudah menyentuh wilayah moral dan etika demokrasi.
“Kartu saya masih di pengurus PWI Sulsel,” ujar seorang wartawan yang enggan disebut namanya.
Comment