Polycrisis: Saat Air, Gas, dan Listrik Kompak Mengkhianati Rakyat

Oleh: Aditya Rahman
Fakultas Syariah Hukum

MALAM di Makassar tidak lagi gelap karena bintang. Ia gelap karena padam. 
Pagi di Makassar tidak lagi dimulai dengan wangi kopi. Ia dimulai dengan antrean tabung gas 3 kg yang sudah habis sebelum azan subuh. 

Siang di Makassar tidak lagi riuh air mengalir. Ia riuh keluhan warga di grup RT karena keran sudah berbulan bulan hanya meneteskan angin.

Ini September 2026. Kemarau datang lebih lama dari janji BMKG. Sumber-sumber air menyusut, tapi tidak ada satupun kebijakan yang benar-benar menyiapkan kita.

Perusahaan air daerah sibuk menyebutnya “penyehatan distribusi”, padahal yang terjadi adalah pemadaman. Rakyat lalu dipaksa membeli air tangki dengan harga yang naik tiap minggu, sementara tagihan tetap datang tepat waktu. Air yang dulu disebut hak dasar, sekarang diperlakukan seperti barang mewah.

Di saat yang sama, tabung gas 3 kg menghilang dari pasaran. Katanya kuota cukup, katanya distribusi lancar. Faktanya, di lapangan pangkalan kosong dalam dua jam.

Harga eceran melambung jauh dari yang ditetapkan. Pemerintah hanya bisa bilang “jangan panik buying”, seolah panik adalah pilihan.

Padahal bagi warung makan, tukang gorengan, dan jutaan UMKM, kompor yang mati berarti dapur yang mati. Berarti tidak ada uang masuk hari itu. Negara gagal memastikan energi paling dasar sampai ke rakyat, lalu menyalahkan rakyat karena berebut.

Belum cukup, listrik pun ikut. Pemadaman bergilir jadi jadwal baru. Alasannya klasik: beban puncak, perawatan, pasokan.

Tapi pertanyaannya sederhana: ke mana perencanaan jangka panjangnya? Ke mana diversifikasi energinya? Akibatnya kerja berhenti, dagangan rusak, anak tidak bisa belajar, dan UMKM harus menambah biaya untuk genset. Semua biaya itu pada akhirnya kembali ke rakyat dalam bentuk harga yang lebih mahal.

Inilah yang disebut Polycrisis. Bukan karena Tuhan menurunkan tiga bencana sekaligus. Tapi karena negara gagal mengurus tiga hal paling mendasar sekaligus.

Selama ini kita disuruh hemat. Disuruh sabar. Disuruh mengerti. Tapi kapan giliran negara yang bekerja? Kapan ada peta jalan air yang serius, bukan hanya proyek yang mangkrak? Kapan ada keberanian memotong rantai distribusi gas yang bocor? Kapan ada investasi nyata pada energi selain menyalahkan cuaca dan rakyat?

Polycrisis bukan nasib. Ini hasil. Hasil dari tata kelola yang tambal sulam. Hasil dari subsidi yang tidak pernah tepat sasaran. Hasil dari janji yang lebih cepat daripada pipa dan kabel.

Sampai hari ini, keran masih menetes. Kompor masih padam. Lampu masih berkedip. Dan satu-satunya yang tidak pernah krisis di negeri ini adalah tagihan.  Karena tagihan tidak pernah absen, tidak pernah langka, dan tidak pernah minta maaf.

Polycrisis hari ini harus jadi alarm terakhir. Kita tidak butuh lagi pidato dan imbauan. Kita butuh kerja nyata: pipa yang mengalir, gas yang sampai, listrik yang menyala.

Jika negara benar-benar hadir, maka keran tidak akan menetes sia-sia, kompor tidak akan padam di tengah masakan, dan malam tidak akan gelap tanpa sebab. Rakyat sudah terlalu lama bertahan. Sekarang giliran negara yang membuktikan**

Comment