Dailymakassar.id – MAKASSAR. Organisasi Angkutan Darat (Organda) di Makassar, Sulsel, mengeluhkan kenaikan harga Pertalite.
Diketahui, pertalite kini digunakan supir angkutan umum untuk menarik penumpang, disebabkan BBM Premium bersubsidi sangat sulit didapatkan.
“Tentunya ini akan semakin menyulitkan rakyat, utamanya teman-teman supir angkot. Pemerintah mesti paham,” ujar Ketua Organda Makassar, Zainal Abidin kepada wartawan, Kamis (4/11/2021).
Zainal mengatakan, awalnya harga Pertalite telah disamakan dengan harga Premium Rp6.450. Hal itu sejalan dengan program Langit Biru oleh Pertamina atas kebijakan pemerintah pusat. Alasannya, menjaga lingkungan dari polusi udara karena dampak timbal sekaligus upaya promosi Pertamina untuk mendorong masyarakat meninggalkan BBM jenis premium.
Namun belakangan, secara perlahan-lahan Premium mulai langka ditemukan begitupun harga Pertalite diam-diam dinaikkan dengan dalih normalisasi dimulai harga Rp7.250 dan kemudian naik lagi per tanggal 1 November 2021 menjadi Rp7.850 per liter.
Menurut Zainal, pihaknya sempat mempertanyakan kenaikan itu dan untuk promosi satu harga sampai kapan berlangsung, namun tidak mendapat jawaban dari pihak Pertamina setempat.
“Informasi kami terima dari pemilik trasportasi, supir angkot hingga operator harga Pertalite sudah naik Rp7.850 ribu per liter per 1 November,” kata Zainal.
Tidak hanya itu, informasi yang dihimpun dari empat SPBU yang masih menjual BBM jenis Premium di Makassar, untuk mendapatkan bahan bakar itu, butuh waktu lama mengantri, sehingga merugikan waktu bagi para supir angkot.
Pihaknya pun telah berkomitmen bersama pihak Pertamina untuk memberikan pelayanan khusus bagi angkot di empat SPBU menjual Premium dari pukul 06.00 WITA-pukul 12.00 WITA, dan tidak boleh ada mobil pribadi, tapi fakta di lapangan tidak sesuai komitmen awal.
Guna menyiasati kenaikan itu, Organda bersepakat segera menaikkan tarif Rp 2.000. Dari harga semula Rp5.000, naik menjadi Rp7.000. Begitu pula dari Rp6.000 naik menjadi Rp8.000 dan Rp7.000 dinaikkan Rp9.000 per penumpang.
“Kami menilai pemerintah diam-diam menaikkan harga, walaupun non subsidi, tapi sudah 99 persen digunakan orang, siapa pun itu. Dari pada ribut di jalan, lebih baik kita sesuaikan tarif. Dampak kenaikan ini tentu akan berpengaruh pada semua sektor ekonomi,” kata Zainal. (Ip)
Comment