Dipublikasikan September 7, 2023 6:02 PM oleh Admin
MAKASSAR, dailymakassar.id – DPRD Sulsel dikabarkan akan segera membentuk panitia khusus (pansus) untuk mengawal penyelesaian utang dan kisruh mutasi ASN di lingkup Pemprov Sulsel.
Wakil Ketua DPRD Sulsel Syaharuddin Alrif mengatakan, utang pemprov mencapai Rp1,2 triliun. Itu mencakup hutang PEN, DBH ke daerah dan proyek yang tuntas namun belum terbayar.
Kemudian lanjut Syaharuddin masalah rotasi pejabat di lingkup Pemprov Sulsel sendiri. Sebab, prosesnya dianggap tidak berjalan sesuai dengan prosesur yang berlaku.
“Kami minta kebijakan dari Pj gubernur. Contoh kasus, tadi saya dapat data kalau ternyata ada orang yang sudah pensiun tapi dikasih jabatan. Pensiunnya Agustus, dilantik lagi September. Berarti ini memang tidak ada prosesnya. Tidak sesuai dengan aturan,” kata Syaharuddin, Rabu (6/9/2023).
“Kami minta Komisi A buat Pansus terkait ini. Biar jelas, data-datanya terbuka. Pak Pj Gubernur sendiri sudah mengatakan akan melakukan pembenahan. Karena kasihan orang yang berkarier. Efeknya juga ke serapan anggaran yang rendah,” sambungnya.
Sementara Ketua Fraksi PAN DPRD Sulsel Syamsuddin Karlos, mengatakan akibat dari bongkar pasang pejabat tersebut layanan kepada masyarakat tidak maksimal. Sebab, perombakan yang masif akan berakibat fatal pada kinerja. Menurutnya perombakan yang dilakukan Sudirman Sulaiman terkesan tidak taat aturan. Sebab, terlihat tidak tertib dan tidak teratur, bahkan terkesan semaunya saja.
“Masa iya sih ada yang diundang tapi tidak dilantik, ada yang tidak diundang tiba-tiba dilantik. Ini semua masalah sebenarnya. Makanya kami titipkan kepada Pj yang baru,” kata Karlos, Rabu (6/9/2023), sambil meminta Komisi A sedang menggodok pansus untuk hal ini.
”Yang pensiun itu sudah ada SK-nya. Ada ratusan pegawai yang akan kita cari tahu juga. Diperkirakan lebih 400 orang yang dimutasi dalam setahun. Ini seharusnya masuk rekor MURI, bisa mutasi orang sebanyak itu dalam waktu singkat,” ungkapnya.
Kemudian berkaitan serapan anggaran, ini sudah masuk triwulan keempat, tetapi kata dia baru 51 persen yang terserap. Kondisi ini dinilai sebagai hal yang tidak berhasil secara maksimal, dan menganggap tidak banyak manfaat yang dirasakan masyarakat Sulsel.
“Semoga Pj mampu mengemban amanah dan memberikan manfaat besar,” harapnya. (ip)
Comment