Pendahuluan: PPP dalam Persimpangan Sejarah
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah manifestasi dari upaya konsolidasi politik umat Islam Indonesia pada awal Orde Baru. Lahir pada tahun 1973 dari fusi empat partai Islam – Nahdlatul Ulama (NU), Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII), Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), dan Parmusi – PPP sejak awal diposisikan sebagai “rumah besar umat Islam”.
Konsolidasi ini tidak hanya bersifat politis, tetapi juga ideologis, karena dimaksudkan untuk memperkuat representasi politik Islam di tengah sistem politik yang direkayasa oleh negara melalui penyederhanaan partai.
Kejayaan PPP dapat dilihat dalam kiprahnya selama beberapa dekade.
Pada masa Orde Baru, meskipun mengalami tekanan politik dan represi dari rezim, PPP tetap mampu menjadi
wadah aspirasi politik Islam. Dukungan kuat dari jaringan pesantren, kiai kampung, dan ormas Islam menjadikan PPP simbol perlawanan kultural terhadap hegemoni negara. Bahkan, hingga awal era Reformasi, PPP masih mampu mempertahankan identitasnya sebagai salah satu partai besar dengan basis massa yang relatif solid.
Namun demikian, dinamika politik pascareformasi memperlihatkan adanya fragmentasi suara umat Islam ke berbagai partai lain, termasuk partai-partai Islam baru maupun partai nasionalis yang merangkul isu-isu keislaman. Ironinya, Pemilu 2024 menjadi titik nadir bagi PPP. Untuk pertama kalinya sejak berdiri, PPP gagal menembus ambang batas parlemen dan kehilangan kursi di Senayan. Fenomena ini mencerminkan krisis ganda: krisis identitas dan krisis kepemimpinan. Identitas politik Islam yang dahulu menjadi basis legitimasi PPP seolah memudar di tengah perebutan isu keagamaan oleh partai-partai lain.
Sementara itu, kepemimpinan PPP dinilai tidak mampu mengartikulasikan narasi baru yang relevan dengan kebutuhan umat Islam kontemporer, khususnya kalangan muda dan kelas menengah Muslim. Dalam perspektif teori kelembagaan politik (neo-institutionalism), kegagalan PPP
menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan politik dan sosial dapat dipahami sebagai ketidakmampuan melakukan adaptasi institusional (Hall, P. A., & Taylor, R. C. R. (1996)). PPP tetap bergantung pada struktur lama yang berbasis patronase tradisional tanpa inovasi signifikan dalam strategi komunikasi politik maupun kaderisasi.
Padahal, partai politik yang ingin bertahan harus mampu mentransformasikan diri sesuai konteks zaman, baik dalam aspek ideologi maupun praksis politik. Oleh karena itu, posisi PPP saat ini berada pada persimpangan sejarah. Di satu sisi, ia
masih memiliki modal simbolik sebagai partai Islam tertua yang mewarisi tradisi perjuangan politik umat. Di sisi lain, jika tidak segera melakukan reorientasi dan regenerasi kepemimpinan, PPP berisiko menjadi sekadar catatan sejarah politik Islam Indonesia.
Dalam konteks inilah, figur ulama intelektual seperti Prof. KH Husnan Bey Fananie muncul sebagai sosok yang berpotensi mengembalikan arah perjuangan PPP ke kiblat politik umat Islam, melalui rekonsolidasi basis tradisional dan modern, termasuk pemuda Islam di pesantren dan alumninya. Figur Ulama-Intelektual sebagai Jawaban Krisis identitas dan kepemimpinan yang tengah dialami PPP tidak dapat diselesaikan hanya dengan retorika elektoral semata. Partai ini membutuhkan sosok yang memiliki otoritas moral sebagai ulama, kapasitas intelektual sebagai akademisi, serta legitimasi kultural yang berakar pada tradisi umat.
Dalam teori kepemimpinan politik, seorang pemimpin partai yang sukses tidak hanya ditentukan oleh kemampuan manajerial, tetapi juga oleh apa yang disebut Max Weber (1978) sebagai “otoritas karismatik”, yakni legitimasi yang tumbuh dari pengakuan masyarakat terhadap integritas dan keunikan kepemimpinan seseorang. Dalam konteks PPP, figur semacam ini dapat menjadi jembatan antara tradisi dan modernitas, antara basis konstituen klasik dan kebutuhan transformasi kontemporer.
Comment