MAKASSAR, dailymakassar.id – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar mengevaluasi serapan anggaran seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota Makassar.
Hingga 14 Desember 2023, serapan anggaran Pemkot Makassar masih diangka 71,67 persen atau 3,7 triliun.
Pemkot Makassar masih menyisakan Rp1, 48 triliun belanja hingga akhir tahun.
Hasil monitoring dan evaluasi (monev) di Lt 2 Ruangan Sipakatau Kantor Balai Kota Makassar Jl Ahmad Yani, ada lima OPD yang realisasi belanjanya tergolong rendah.
Pertama Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) baru 45 persen atau Rp75 miliar dari pagu Rp166,4 miliar.
Kepala Bappeda Kota Makassar Helmy Budiman mengatakan, ada beberapa proyek di Dispora yang belum berjalan hingga Desember ini.
Misalnya kawasan olahraga Makassar Cor City Arena (Macca) yang terintegrasi dengan sirkuit balap.
“Jadi ada beberapa tahapan yang cukup menyulitkan karena ini proyek yang cukup besar nilainya. Begitu kita selsai dengan macca itu jadi pembelajaran kita untuk proyek selanjutnya khusus nya proyek multiyears,” ucap Helmy Budiman, Selasa (19/12/2023).
Selanjutnya disusul oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, realisasi baru 45,75 persen atau Rp64 miliar dari Rp160 miliar pagu anggaran.
Di Kominfo kata Helmy, sudah banyak belanja e-catalog yang dilakukan, tetapi masih menunggu proses pemasangan dan pembayaran.
Apalagi, peralatan-peralatan tersebut akan dipasang di gedung Makaccar Government Center (MGC), sementara proyek ini belum rampung.
Terendah ketiga, Dinas Pekerjaan Umum dimana belanjanya baru Rp491, 9 miliar atau 53,77 persen dari pagu anggaran Rp914, 9 miliar.
Terendah keempat ialah Dinas Ketahanan Pangan baru 54,64 persen atau Rp13,8 miliar dari pagu Rp25, 3 miliar.
Terakhir, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, realisasi keuangan Rp37, 9 miliar atau 59,19 persen dari pagu anggaran Rp64 miliar.
Pemkot menarget realisasi anggaran keseluruhan hingga akhir tahun mencapai 80 persen.
“Jadi kita punya sekitar 9 persen harus terkejar sampai akhir tahun dan uangnya sudah tersedia, SKPD diharapkan belanja yang langsung menyentuh masyarakat seperti belanja modal atau hibah, jasa,” tegasnya.
Berikut 5 OPD dengan belanja terendah
1. Dispora: 45 persen atau Rp75 miliar dari pagu Rp166,4 miliar.
2. Dinas Komunikasi dan Informatika: 45,75 persen atau Rp64 miliar dari Rp160 miliar pagu anggaran.
3. Dinas Pekerjaan Umum: Rp491, 9 miliar atau 53,77 persen dari pagu anggaran Rp914, 9 miliar.
4. Dinas Ketahanan Pangan: 54,64 persen atau Rp13,8 miliar dari pagu Rp25, 3 miliar.
5. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman: Rp37, 9 miliar atau 59,19 persen dari pagu anggaran Rp64 miliar. [aan]
Comment