Ini Survei Terbaru Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Jokowi dari LSI

Dipublikasikan May 23, 2022 11:17 AM oleh Admin

Hasil survei opini publik dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) terbaru menunjukkan bahwa penilaian masyarakat terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih stagnan dalam tiga bulan terakhir. 

Dailymakassar.id – JAKARTA – VOA. Survei opini publik itu dilakukan pada 10 hingga 14 Mei 2022, melalui wawancara via telepon terhadap 1.273 responden atau masyarakat. Survei itu memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dan tingkat kesalahan lebih kurang 2,8 persen.

Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan, mengatakan dalam tiga bulan terakhir kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi masih cenderung stagnan.

“Di Februari 2022 itu 65,9 persen menilai kinerja presiden baik. Pada Mei 2022 itu 67,5 persen menilai kinerja presiden baik atau puas,” katanya dalam rilis yang dilakukan secara daring, Minggu (22/5).

Lanjut Djayadi, ada penambahan angka sekitar 1,6 persen dari Februari hingga Mei 2022 terhadap kepuasan masyarakat atas kinerja Jokowi.

“Tapi kalau kita lihat 1,6 persen itu masih berada di margin of error. Jadi kami mengatakan tidak ada peningkatan atau penurunan yang berarti atas tingkat kepuasan terhadap kinerja presiden selama tiga bulan terakhir,” tukas Djayadi.

Sementara, masyarakat yang menilai kurang puas terhadap kinerja Jokowi ada 26,6 persen. Sedangkan, yang tak puas sama sekali ada 2,4 persen dan tidak tahu terhadap kinerja Jokowi yakni 3,4 persen.

Pengamat hukum STH Jentera Jakarta, Bivitri Susanti, yang menanggapi hasil survei itu mengatakan ada beberapa alasan mengapa masyarakat puas atas kinerja Jokowi.

“Publik mungkin tidak mempunyai pengetahuan yang cukup tentang tata pemerintahan dan penentuan kebijakan. Publik juga mungkin tidak mempunyai informasi yang cukup mengenai pengambilan kebijakan dan dinamikanya,” ucapnya.

Bukan hanya itu, penilaian kepuasan masyarakat terhadap kinerja presiden juga dipengaruhi popularitas sosok Jokowi yang sangat tinggi.

“Sehingga menimbulkan bias dalam melihat bagaimana tata pemerintahan dalam suatu negara,” pungkas Bivitri. [Konten Media Partner: voaindonesia.com]