Oleh: Rahmat Mustafa
Dalam lanskap politik, di Indonesia maupun di berbagai belahan dunia, sosok seorang pemimpin tak pernah benar-benar berdiri sendiri.
Sosoknya selalu ditemani oleh bayang-bayang data biografis. Entah asal-usul, riwayat pendidikan, hingga keabsahan ijazah. Setiap detail disorot, dan kerap menjadi bahan kecurigaan.
Presiden ke-44 Amerika Serikat, Barack Obama, pernah diguncang tuduhan serupa. Ia dituding bukan warga negara sah, dan akta kelahirannya dianggap palsu.
Ferdinand Marcos Jr. di Filipina pun menghadapi badai kritik karena dituduh memiliki gelar sarjana palsu dari Oxford. Di Afrika dan Amerika Latin, cerita seperti ini juga berulang.
Mengapa isu ini begitu sering muncul, bahkan menjadi weaponized narrative? Menyerang asal-usul atau latar akademik seseorang adalah cara tercepat meruntuhkan wibawa.
Tuduhan semacam itu menyentuh kredibilitas moral. Sederhana, mudah disebarkan, dan tidak memerlukan data rumit untuk memantik keraguan.
Berita negatif lebih cepat menyebar,
kontroversi lebih memikat daripada klarifikasi. Dan keraguan, sekali tercipta, kerap bertahan lebih lama dari kebenaran.
Fenomena ini dalam studi komunikasi politik dikenal sebagai politics of uncertainty. Politik yang sengaja memelihara ketidakpastian agar publik mudah diarahkan, bahkan dimanipulasi.
Ada alasan mengapa isu ini sulit benar-benar mati. Pada titik tertentu, akan berubah menjadi pertarungan identitas politik.
Ketika kepercayaan publik telah terbelah, setiap informasi tentang seorang pemimpin akan dibaca melalui kacamata yang sudah dimiliki sejak awal.
Bagi mereka yang tidak menyukai seorang tokoh, isu pendidikan menjadi simbol ketidakpercayaan yang lebih luas. Bagi pendukung, tuduhan itu hanyalah strategi lawan. Persoalannya bergeser. Bukan lagi benar atau tidak, tetapi siapa mempercayai siapa.
Situasi ini diperparah oleh keterbatasan publik dalam memverifikasi data primer. Dokumen pendidikan atau riwayat pribadi bukanlah sesuatu yang dapat diakses dengan mudah.
Comment