Saatnya Memperbarui Metodologi
Pengukuran kemiskinan adalah pondasi utama penyusunan strategi dan kebijakan pembangunan sosial ekonomi di Indonesia. Sebagai lembaga resmi, BPS bertugas menyediakan data publik dan bertanggung jawab menyediakan data kemiskinan yang akurat, valid dan menggambarkan kondisi riil masyarakat.
Akan tetapi, dengan keterbatasan metode saat ini, sudah saatnya BPS melakukan pembaruan metodologi pengukuran garis kemiskinan agar data yang dihasilkan lebih manusiawi dan relevan dengan perkembangan sosial ekonomi Indonesia.
Tidak harus mengikuti standar global secara kaku, tapi harus mengembangkan metode yang paling sesuai dengan konteks sosial, ekonomi dan budaya Indonesia. Karena kebutuhan dasar masyarakat berkembang seiring waktu, terutama terjadi perubahan pola konsumsi akibat kebutuhan akan teknologi. Selain itu aspek non-materil juga perlu dimasukkan seperti akses terhadap air bersih, sanitasi, Pendidikan dan Kesehatan yang layak, juga harus diperhatikan.
Pembaruan metodologi perlu dilakukan secara terbuka kepada publik, metode dan asumsi yang digunakan perlu dijelaskan secara rinci dan terbuka, agar dapat dipahami dan dikritisi oleh akademisi, dan masyarakat secara umum. Transparansi ini akan memicu partisipasi aktif dari berbagai pihak dalam proses evaluasi dan perbaikan data kemiskinan dan tentunya akan meningkatkan kredibilitas data BPS.
Yang tak kalah penting adalah perlunya menjaga independensi BPS sebagai penyedia data publik. Data yang dipublikasikan, termasuk data kemiskinan tidak boleh menjadi “data pesanan” dari pihak tertentu yang memiliki kepentingan politik atau ekonomi. Independensi ini perlu dijamin dengan regulasi yang kuat agar BPS bisa bekerja tanpa adanya tekanan apalagi intervensi dari luar. Kredibilitas dan integritas data menjadi hal yang vital agar kebijakan yang dibuat benar-benar berpihak pada masyarakat miskin dan kelompok rentan, bukan hanya memenuhi tugas administratif.
Dengan memperbarui metodologi pengukuran garis kemiskinan yang lebih manusiawi, relevan, transparan dan independen, BPS akan semakin dipercaya sebagai sumber data yang akurat dan kredibel serta berkonstribusi nyata dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia.
[1] Badan Pusat Statitik. Siaran Pers BPS: Memahami Perbedaan Angka Kemiskinan versi Bank Dunia dan BPS.
[2] Hal Hill. What’s Happened to Poverty and Inequality in Indonesia over Half a Century?
[3] Indonesia Business Post. World Bank Poverty Line Revision Classifies 68,3 Percent of Indonesian as Poor.
[4] World Bank. June 2025 Update to Global Poverty Lines.
Penulis: Akademisi IAIN Sultan Amai Gorontalo
Comment