Dipublikasikan May 9, 2022 1:42 PM oleh Admin
Oleh: Makmur Gazali
CITRA (image) atau persepsi publik sebuah pemerintahan merupakan ‘harga mati’ untuk mengukur performace kerja pemerintahan tersebut di era digital dan teknologi 4.0 saat ini.
Ditandai dengan keterbukaan besar dalam memperoleh informasi, publik dan stakeholder lain mampu dengan gampang memperoleh data dari seluruh aktifitas pemerintahan. Namun segala kemudahan dalam mengakses berbagai informasi tersebut, satu hal yang demikian penting adalah image (citra) yang tertanam dan melekat dalam benak publik ketika menyebut atau mengingat pemerintahan tersebut.
Image (citra) sebuah pemerintahan tidaklah datang dengan sendirinya. Dia harus dibangun dengan sebuah strategi yang harus kontekstual dengan perkembangan zaman. Ketika sebuah zaman bergerak dengan demikian cepat seperti era ini, strategi pembangunan citra sebuah pemerintahan juga harus mampu dengan jitu mengantisipasinya.
Nah, di sinilah peran lembaga kehumasan sebagai garda depan dalam pembangunan strategi komunikasi publik dan pencitraan sebuah pemerintahan sangat besar. Lembaga kehumasan menjadi pilar yang sangat menentukan bagaimana publik maupun stakeholder melihat, menginterpretasi maupun menilai performa sebuah pemerintahan.
Paradigma lembaga kehumasan yang dulu hanya menjadi ‘pemadam kebakaran’ ketika sebuah pemerintah dilanda krisis komunikasi publik, saat ini sudah terbilang usang.
Pada era ini, lembaga kehumasan harus aktif menciptakan ruang komunikasi dan memperkuat potensi peluang komunikasi publik yang positif untuk pembangunan citra pemerintahan.
Fungsi Ganda Lembaga Kehumasan Kontemporer
Seperti diketahui dalam defenisi tugas dan fungsi lembaga kehumasan pada era sebelumnya adalah lembaga yang berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dengan publik serta stakeholder lainnya. Lembaga kehumasan juga mempunyai tugas menjadi ‘corong’ permerintah agar publik mendapat informasi terkait kerja dan kinerja pemerintah tersebut. Dengan kata lain, tugas pokok dan fungsi lembaga kehumasan bersifat atau berkarakter komunikator untuk kalangan eksternal.
Di era digital serta teknologi 4.0 seperti saat ini, tugas dan fungsi lembaga kehumasan tidak hanya sekadar sebagai komunikator untuk kalangan yang ditujukan ke eksternal pemerintah. Lebih dari itu, tugas dan fungsi lembaga kehumasan juga berkarakter ke dalam (internal) pemerintahan, khususnya ke kalangan staf ASN.
Ini menjadi sangat penting karena di era ini, keterlibatan aktif seluruh staf ASN dalam turut membangun citra pemerintahan merupakan keharusan. Sense of belonging (rasa memiliki) pemerintah menjadi pondasi paling penting di era di mana setiap orang melalui media sosial mampu memproduksi, menyimpan dan mengedarkan informasi apa pun.
Peran aktif seluruh ASN yang merupakan aset paling berharga dari pemerintah untuk menjadi komunikator positif terhadap performa pemerintahan merupakan sebuah kekuatan dan modal yang sangat besar.
Potensi kekuatan ini harus dibangun melalui peran aktif lembaga kehumasan dalam membangun sense of belonging pemerintah serta aktif memberi panduan ke seluruh staf ASN terkait potensi kekuatan besar ini.
Hal sederhana yang bisa dilakukan oleh lembaga kehumasan dalam mendayagunakan potensi komunikasi para pengawai adalah dengan mengimbau (dengan instruksi managemen puncak) agar setiap staf ASN yang memiliki akun media sosial baik itu facebook, twitter, instagram dan lain-lain untuk aktif ikut membagi (share), suka (like) konten media sosial resmi pemerintah. Semakin banyak yang membagi dan menyukai konten media sosial yang diproduksi akun resmi pemerintah maka hukum algoritma juga berlaku. Algoritma adalah dasar dari hukum besi media sosial untuk menjadi viral. Dan semakin viral konten medsos pemerintahan maka efek positif (image) perusahaan juga dengan sendirinya terkerek naik.
Pelibatan seluruh staf ASN untuk membangun citra dengan panduan lembaga kehumasan menjadi bagian yang saat ini sangat penting dalam tugas lembaga kehumasan kontemporer. (*)
Penulis adalah Jurnalis dan Pemerhari Media
Comment